CILEGON | RosindoNews.Com-Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Cilegon pada 2026 menjadi lebih dari sekadar seremoni tahunan. Di balik euforia perayaan, tersimpan refleksi kritis atas arah pembangunan kota industri tersebut, khususnya di tengah tekanan fiskal yang semakin kompleks.
Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj.Qoidatul Sitta,.ST.,MH menegaskan bahwa kematangan usia kota harus diikuti dengan ketajaman kebijakan publik yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini tengah menghadapi tantangan serius, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran serta berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat.
“Situasi ini berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Ini menjadi ujian bagi Pemkot Cilegon untuk lebih presisi dan adaptif dalam mengelola anggaran,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Ia menekankan bahwa belanja daerah harus difokuskan secara ketat pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pasalnya, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara optimal.
Salah satu isu krusial adalah kemiskinan dan pengangguran. Di tengah dominasi sektor industri, masih terdapat kesenjangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Dalam hal ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal dinilai menjadi kunci strategis agar tenaga kerja daerah mampu bersaing dan terserap lebih luas di sektor industri.
Selain itu, pemerataan pembangunan juga menjadi sorotan. Ia menilai masih terdapat wilayah yang tertinggal dalam akses infrastruktur dasar, seperti jalan, sanitasi, dan layanan publik lainnya. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang kesejahteraan antarwilayah jika tidak segera diintervensi.
Di sektor ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebut sebagai fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Ketergantungan berlebih pada industri besar dinilai berisiko, sehingga diversifikasi ekonomi berbasis kerakyatan menjadi kebutuhan mendesak.
“UMKM harus naik kelas, tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang sebagai motor ekonomi lokal,” tegasnya.
Di sisi lain, isu lingkungan hidup menjadi alarm yang tidak bisa diabaikan. Sebagai kota industri, Cilegon menghadapi tekanan serius terkait pencemaran dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berbasis prinsip ramah lingkungan harus menjadi arus utama dalam setiap kebijakan.
Tak kalah penting, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi agenda prioritas. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga layanan administrasi, seluruhnya dituntut untuk lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Qoidatul Sitta menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal guna memastikan pemerintah daerah serius dalam menuntaskan berbagai persoalan tersebut.
“Ini bukan sekadar catatan, tetapi komitmen bersama untuk mewujudkan Cilegon yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Penulis : Ahmad Rosidin/Red
0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.