Mahasiswa Desak Pengusutan Menyeluruh Dugaan Persoalan di BGN, Jangan Berhenti pada Satu Pihak

CILEGON | rosindonews.com – Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Ahmad Maki, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara menyeluruh dugaan persoalan yang menyeret Badan Gizi Nasional (BGN).(3/6/2026) 

Menurutnya, pemeriksaan terhadap Kepala BGN harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan secara komprehensif, bukan berhenti pada satu pihak saja.

Ahmad Maki menegaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun persoalan dalam tata kelola program dan anggaran, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional hingga menyentuh seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami memandang pemeriksaan terhadap Kepala BGN merupakan langkah awal yang penting. Namun pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh agar publik mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi," ujar Ahmad Maki, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman tidak hanya pada tingkat pimpinan, tetapi juga terhadap unsur BGN di tingkat provinsi, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pihak pengelola dapur yang terlibat dalam pelaksanaan program di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat persoalan dalam mekanisme pelaksanaan program, penggunaan anggaran, maupun pengawasan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Meski demikian, Ahmad Maki menegaskan bahwa dorongan pengusutan tersebut bukan merupakan bentuk penghakiman ataupun tuduhan sepihak terhadap pihak tertentu. Ia mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Semua pihak berhak mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah. Karena itu, penanganan perkara harus dilakukan berdasarkan fakta, data, dan alat bukti yang sah," tegasnya.

IMC juga menolak praktik penegakan hukum yang tebang pilih. 

Organisasi mahasiswa tersebut berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara transparan, profesional, dan independen, serta membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, mahasiswa menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga tuntas. 

Mereka berharap setiap dugaan persoalan yang muncul dapat diungkap secara objektif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Mahasiswa akan terus mengawal proses ini agar penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan. 

Yang terpenting adalah memastikan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran negara benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat," pungkas Ahmad Maki.(RSDN/RED*)