Pasca Perombakan BGN, IDRI Banten Desak Pembenahan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

SERANG | rosindonews.com - Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Banten, Achmad Rozi, mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Juni 2026.(8/6/2026) 

Menurut Rozi, pergantian pimpinan BGN harus menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi tata kelola program secara menyeluruh, bukan sekadar pergantian figur di tingkat pimpinan.

Langkah tersebut dinilai perlu untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memastikan program strategis nasional itu berjalan sesuai tujuan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (8/6/2026), Rozi menyebut keputusan Presiden merombak total jajaran pimpinan BGN merupakan sinyal kuat adanya komitmen pemerintah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Perombakan tersebut dilakukan setelah muncul berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, baik terkait tata kelola program maupun dugaan penyimpangan yang kini tengah diproses oleh aparat penegak hukum.

Selain persoalan hukum, pelaksanaan program di lapangan juga dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari efektivitas distribusi, pengawasan pelaksanaan, hingga kualitas layanan yang diterima masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Pergantian pimpinan harus menjadi titik awal reformasi menyeluruh. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi Indonesia, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Rozi.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan seluruh sistem pengawasan berjalan efektif agar anggaran besar yang dialokasikan untuk program tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.

Rozi juga menyambut langkah Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, yang menetapkan sejumlah prioritas perbaikan, termasuk penataan ulang sasaran penerima manfaat agar lebih fokus kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa sekolah dasar.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat karena manfaat program akan lebih optimal apabila difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perubahan orientasi program dari sekadar mengejar target jumlah penerima menjadi peningkatan kualitas layanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Jangan hanya berorientasi pada kuantitas penerima manfaat. Yang lebih penting adalah kualitas makanan, kualitas pelayanan, serta dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat,” katanya.

IDRI Banten juga mendorong penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara ketat di seluruh tingkatan pelaksanaan program guna mencegah terulangnya persoalan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.

Rozi menegaskan bahwa birokrasi yang berbelit harus dipangkas agar alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama penerima manfaat.

“Pemerintah harus memastikan birokrasi yang tidak perlu dapat disederhanakan sehingga anggaran yang tersedia benar-benar fokus pada peningkatan kualitas makanan dan pelayanan kepada para siswa serta kelompok penerima manfaat lainnya,” tegasnya.

Ia berharap reformasi yang sedang dilakukan pemerintah dapat menjadi titik balik bagi Badan Gizi Nasional dalam menjalankan mandatnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program yang efektif, bersih, dan tepat sasaran.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat mulia. Karena itu, tata kelolanya harus dijaga dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Reformasi yang dilakukan saat ini harus mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul agar manfaat program benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas Rozi. (RSDN/RED*)