CILEGON | ROSINDONEWS - Rencana pelantikan puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (17/6/2026) menjadi sorotan publik.
Di tengah harapan perubahan yang dijanjikan saat Pilkada, rotasi dan promosi jabatan kali ini dinilai sebagai ujian awal bagi kepemimpinan Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo.
Berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan birokrasi Pemkot Cilegon, sedikitnya 26 pejabat eselon III akan mengalami rotasi, mutasi maupun promosi jabatan.
Sejumlah posisi strategis di Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKPAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga Dinas Tenaga Kerja akan diisi oleh pejabat baru.
Nama-nama yang akan dilantik antara lain:
•Upik Suwardhani dari Kabag Protokol menjadi Kabag Pemerintahan.
•Yunan dari Kabag Pemerintahan menjadi Kabag Ekonomi dan Pembangunan.
•R. Budhi dari Kabag Umum menjadi Kabag Protokol.
•Afan dari Sekmat Ciwandan menjadi Kabag Umum.
•Ali Irfan dari Jabatan Fungsional Kesra menjadi Kabid Anggaran BPKPAD.
•Humaedi dari Sekdis Dindikbud menjadi Sekdis Koperasi dan UKM.
•Ari dari Sekretaris Disperindag menjadi Sekretaris BPKPAD.
•Firman dari Sekretaris BPKPAD menjadi Sekretaris Disnaker.
•Tengku Herry dari Kabid Perencanaan
•Bappeda menjadi Sekdis Dindikbud.
•Deni dari Jabatan Fungsional Bappeda menjadi Kabid Perencanaan Bappeda.
•Vania Eriza dari Kabid PAUD menjadi Kabid Pendidikan Dasar Dindikbud.
•Atul dari Jabatan Fungsional menjadi Kabid PAUD Dindikbud.
•Eti dari Jabatan Fungsional menjadi Kabid Kebudayaan Dindikbud.
•Robbi dari Jabatan Fungsional Disdukcapil menjadi Kabid pada Disdukcapil.
•Pedro dari Kabid KIR Dishub menjadi Kabid Pemberdayaan dan Pembangunan Bappeda.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra membenarkan adanya agenda pelantikan tersebut.
Bahkan, undangan kepada para pejabat yang akan dilantik disebut telah disampaikan melalui BKPSDM Kota Cilegon.
Namun di balik rotasi tersebut, muncul pertanyaan besar dari publik. Apakah pergeseran pejabat ini benar-benar berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, atau sekadar rutinitas birokrasi tanpa arah yang jelas?
Bukan Sekadar Tukar Kursi
Pelantikan pejabat sesungguhnya bukan hanya soal siapa duduk di jabatan mana. Yang lebih penting adalah apakah rotasi tersebut mampu menjawab persoalan mendasar Kota Cilegon yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Hingga hari ini, Kota Cilegon masih menghadapi berbagai persoalan strategis. Tingkat pengangguran yang tinggi, minimnya serapan tenaga kerja lokal di kawasan industri, persoalan aset daerah yang belum tuntas, hingga pelayanan publik yang masih sering dikeluhkan warga.
Dalam konteks itu, publik berhak menagih janji politik Robinsar–Fajar yang selama masa kampanye menjanjikan birokrasi profesional, pemerintahan yang bersih, pelayanan yang cepat serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Rotasi jabatan seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat pencapaian visi tersebut, bukan sekadar memindahkan ASN dari satu ruangan ke ruangan lain.
Masyarakat Berhak Tahu Dasar Penempatan Pejabat
Transparansi menjadi aspek penting dalam setiap proses mutasi dan promosi jabatan.
Publik berhak mengetahui indikator apa yang digunakan dalam menentukan pejabat yang dipromosikan maupun yang dipindahkan.
Apakah berdasarkan prestasi kerja?
Apakah berdasarkan hasil evaluasi kinerja?
Ataukah hanya berdasarkan pertimbangan non-teknis yang tidak pernah diketahui masyarakat?
Pertanyaan tersebut penting dijawab untuk menghilangkan persepsi adanya praktik kedekatan, kelompok tertentu, atau kepentingan politik yang dapat merusak semangat reformasi birokrasi.
Ujian Kepemimpinan Robinsar–Fajar
Pelantikan kali ini juga menjadi ujian pertama bagi pasangan Robinsar–Fajar dalam menunjukkan komitmen terhadap sistem merit di lingkungan ASN Kota Cilegon.
Masyarakat tentu tidak akan menilai keberhasilan pemerintahan dari banyaknya pelantikan pejabat. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah hasil yang dirasakan masyarakat.
Apakah angka pengangguran menurun?
Apakah pelayanan publik semakin cepat?
Apakah PAD meningkat?
Apakah investasi semakin berpihak kepada tenaga kerja lokal?
Apakah persoalan aset daerah yang selama ini menjadi polemik mampu diselesaikan?
Jika dalam satu hingga dua tahun ke depan tidak ada perubahan signifikan, maka rotasi ini berpotensi dipandang hanya sebagai pergantian nama di papan jabatan tanpa dampak nyata bagi warga.
Karena itu, publik kini menunggu bukan hanya siapa yang dilantik, tetapi apa yang akan mereka kerjakan setelah dilantik.
Sebab masyarakat Cilegon tidak membutuhkan seremoni birokrasi. Masyarakat membutuhkan hasil kerja, perubahan nyata, dan pemenuhan janji yang pernah disampaikan kepada rakyat saat kampanye.
Hari ini yang bergeser memang para pejabat. Namun yang sesungguhnya sedang diuji adalah komitmen pemerintahan Robinsar–Fajar dalam menghadirkan perubahan yang dijanjikan kepada masyarakat Kota Cilegon.(RSDN/RED*)
0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.