CILEGON | ROSINDONEWS - Wali Kota Cilegon Robinsar resmi melantik 36 pejabat administrator dan pengawas (Eselon III dan IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Rabu (17/6/2026).
Namun, pelantikan yang digelar di Aula Setda Kota Cilegon tersebut justru memunculkan perhatian publik setelah Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo tidak terlihat menghadiri agenda penting tersebut.
Ketidakhadiran Fajar dalam pelantikan pejabat Pemkot Cilegon langsung menjadi sorotan berbagai kalangan. Pasalnya, rotasi dan promosi jabatan ASN merupakan bagian penting dalam penataan birokrasi yang akan menentukan arah pemerintahan Robinsar-Fajar selama lima tahun ke depan.
Belum ada keterangan resmi terkait alasan absennya Wakil Wali Kota Cilegon dalam acara pelantikan tersebut.
Pelantikan Pejabat Jadi Ujian Awal Pemerintahan Robinsar-Fajar
Pelantikan 36 pejabat eselon III dan IV ini menjadi rotasi besar pertama yang dilakukan sejak Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo memimpin Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Robinsar meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk fokus bekerja dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Robinsar, tantangan birokrasi saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya karena masyarakat semakin mudah mengakses informasi dan menuntut respons cepat dari pemerintah.
"Kita hari ini menjadi ASN, jadi pejabat itu tugasnya untuk melayani masyarakat," ujar Robinsar.
Ia juga menegaskan bahwa proses mutasi dan promosi jabatan dilakukan secara profesional tanpa adanya praktik transaksional.
"Kita ingin profesional, tidak ada transaksional. Saya minta bapak ibu bertanggung jawab dengan jabatan," tegasnya.
Absennya Fajar Hadi Prabowo Jadi Perbincangan
Di tengah pesan profesionalisme yang disampaikan wali kota, perhatian publik justru tertuju pada kursi yang kosong.
Ketidakhadiran Fajar Hadi Prabowo menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat dan aparatur sipil negara. Sebab dalam tradisi pemerintahan daerah, kehadiran wali kota dan wakil wali kota dalam agenda strategis biasanya menjadi simbol soliditas kepemimpinan.
Apalagi pelantikan pejabat bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari proses penataan organisasi pemerintahan yang akan menjalankan program pembangunan daerah.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi apakah absennya Fajar disebabkan agenda kedinasan lain, alasan pribadi, atau faktor lainnya.
Publik Tagih Transparansi dan Sistem Merit
Terlepas dari polemik ketidakhadiran wakil wali kota, masyarakat kini menunggu implementasi nyata dari komitmen Robinsar mengenai profesionalisme birokrasi.
Publik berharap proses rotasi dan promosi jabatan benar-benar dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi, bukan karena kedekatan politik maupun faktor nonprofesional lainnya.
Pasalnya, kualitas birokrasi akan sangat menentukan keberhasilan berbagai program prioritas Pemerintah Kota Cilegon, mulai dari pelayanan publik, penanganan pengangguran, investasi, hingga pembangunan infrastruktur.
Pelantikan 36 pejabat ini pun menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa reformasi birokrasi yang dijanjikan saat Pilkada bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen yang benar-benar diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan.
Kini masyarakat menunggu dua hal sekaligus: kinerja para pejabat yang baru dilantik dan penjelasan resmi mengenai absennya Wakil Wali Kota Cilegon dalam agenda penting tersebut.
Penulis : Ahmad Rosidin
Editor : Redaksi RosindoNews
Lokasi : Kota Cilegon, Banten
0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.