Produksi Pangan Banten Capai 1,88 Juta Ton, Petani Masih Jadi Penonton Keuntungan

  Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi                   Banten/Foto Istimewa

SERANG | rosindonews.com - Provinsi Banten berhasil menempatkan diri sebagai salah satu dari delapan daerah penghasil pangan terbesar di Indonesia dengan total produksi mencapai 1,88 juta ton pada tahun 2025.(8/6/2026) 

Namun di balik capaian tersebut, kesejahteraan petani dinilai belum mengalami peningkatan signifikan karena nilai tambah terbesar justru dinikmati sektor hilir.

Data Dinas Pertanian Provinsi Banten menunjukkan empat daerah menjadi tulang punggung produksi pangan, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. Dengan luas lahan baku sawah mencapai sekitar 197 ribu hektare, Banten memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional.

Meski demikian, sebagian besar hasil panen petani masih dijual dalam bentuk gabah dan dikirim ke luar daerah untuk diolah. Akibatnya, keuntungan dari proses pengolahan dan pemasaran lebih banyak dinikmati pelaku usaha di luar Banten.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Nasir, mengatakan petani masih menghadapi persoalan klasik berupa rendahnya nilai tambah hasil pertanian.

Menurutnya, petani harus menunggu hampir empat bulan sejak masa tanam hingga panen, namun harga yang diterima hanya mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Petani menunggu hampir empat bulan untuk panen, namun harga yang mereka terima hanya sesuai harga pokok pemerintah, Rp6.500 per kilogram,” ujar Nasir, Senin (8/6/2026).

Di sisi lain, pelaku usaha yang mengolah gabah menjadi produk siap jual justru mampu memperoleh keuntungan jauh lebih besar dalam waktu relatif singkat.

Nasir menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam rantai bisnis pangan, di mana petani sebagai produsen utama belum menikmati manfaat ekonomi yang sepadan dengan hasil kerja mereka.

“Dalam satu minggu saja, pedagang besar bisa mendapatkan keuntungan sangat besar dari gabah yang mereka kelola. Ini menunjukkan adanya ketimpangan nilai tambah antara produsen lokal dan pelaku usaha hilir,” katanya.

Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar gabah asal Banten dikirim ke daerah lain untuk diproses dan dikemas ulang. Setelah menjadi beras, produk tersebut dipasarkan menggunakan identitas daerah pengolah, bukan lagi identitas Banten sebagai daerah penghasil.

Kondisi tersebut dinilai menyebabkan Banten kehilangan peluang membangun merek daerah sekaligus nilai ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat lokal.

“Gabah dari Banten dibawa ke daerah lain, diolah dan dikemas di sana. Ketika dipasarkan, identitasnya berubah menjadi beras daerah tersebut, bukan lagi beras Banten,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mendorong percepatan program hilirisasi pertanian agar hasil panen tidak lagi keluar daerah dalam bentuk bahan mentah.

Salah satu langkah yang mulai dilakukan adalah pengembangan sentra perberasan di Kabupaten Lebak melalui dukungan APBD serta kerja sama dengan Pasar Induk Beras Cipinang.

Nasir berharap penguatan sektor hilir dapat meningkatkan nilai jual produk pertanian sekaligus memperkuat identitas beras Banten di pasar nasional.

“Ke depan kami ingin hasil produksi gabah setiap musim panen dapat dikelola secara optimal di daerah sendiri sehingga nilai tambahnya dinikmati masyarakat Banten, terutama para petani,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Bulog disebut tengah menyiapkan 100 titik pusat perberasan di berbagai wilayah Indonesia. Banten berharap dapat memperoleh salah satu lokasi tersebut guna memperkuat rantai pasok, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.

Dengan hilirisasi yang kuat, Banten tidak hanya menjadi daerah penghasil gabah, tetapi juga mampu menjadi pusat industri pangan yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi petani dan masyarakat daerah. (RSDN/RED*)