CILEGON | ROSINDONEWS - Baru beberapa bulan memimpin Kota Cilegon, pemerintahan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo sudah dihadapkan pada ujian serius terkait komitmen reformasi birokrasi.(17/6/2026)
Pelantikan 37 pejabat eselon III dan IV yang digelar pada 17 Juni 2026 justru memunculkan kontroversi setelah Pemerintah Kota Cilegon mengakui bahwa proses rotasi dan mutasi tersebut belum menggunakan Sistem Manajemen Talenta sebagai dasar penempatan jabatan.
Padahal, sistem inilah yang selama ini digadang-gadang menjadi instrumen utama untuk memastikan promosi jabatan berlangsung objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan politik.
Pernyataan Pj Sekda Kota Cilegon Aziz Setia Ade Putra bahkan memunculkan kontradiksi yang sulit dipahami publik. Di satu sisi, ia mengakui pelantikan belum menggunakan manajemen talenta.
Namun di sisi lain, ia menyebut seluruh pejabat struktural sebenarnya sudah menjalani profiling dan pemetaan kompetensi.
Pertanyaannya sederhana: jika seluruh pejabat struktural sudah diprofiling, mengapa hasil profiling tersebut tidak dijadikan dasar utama dalam menentukan 37 pejabat yang dilantik?
Logika pemerintah menjadi sulit diterima. Alasan bahwa 80 persen ASN staf belum mengikuti profiling terasa tidak relevan untuk menjelaskan rotasi pejabat eselon III dan IV yang justru berasal dari kelompok pejabat struktural.
Lebih mengejutkan lagi, beberapa pekan sebelum pelantikan, Pemerintah Kota Cilegon sendiri pernah menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 rotasi dan mutasi jabatan wajib melalui mekanisme manajemen talenta sesuai arah kebijakan nasional.
Fakta ini menimbulkan kesan bahwa Pemkot Cilegon mengetahui aturan mainnya, memahami pentingnya sistem merit, tetapi memilih melakukan rotasi terlebih dahulu sebelum instrumen objektif tersebut benar-benar diterapkan.
Publik pun mulai bertanya-tanya.
Apakah rotasi ini benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi?
Apakah seluruh pejabat yang dilantik memiliki nilai kompetensi terbaik dibanding ASN lainnya?
Ataukah rotasi ini lebih didorong oleh kepentingan konsolidasi kekuasaan pasca Pilkada?
Pertanyaan tersebut wajar muncul karena hingga saat ini tidak ada keterbukaan mengenai hasil assessment, skor kompetensi, rekam jejak kinerja, maupun indikator yang digunakan dalam menentukan pejabat yang dipromosikan dan digeser.
Akibatnya, pelantikan yang seharusnya menjadi simbol profesionalisme birokrasi justru berpotensi melahirkan persepsi negatif di kalangan ASN. Ketika proses tidak transparan, maka ruang spekulasi akan terbuka lebar.
Yang lebih mengkhawatirkan, rotasi ini terjadi ketika ribuan ASN Pemkot Cilegon sendiri belum masuk dalam sistem manajemen talenta. Data sebelumnya menunjukkan ribuan ASN belum mengisi profil talenta yang menjadi dasar pengembangan karier dan promosi jabatan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa fondasi reformasi birokrasi yang selama ini dijanjikan ternyata belum benar-benar siap.
Publik tentu masih ingat bagaimana Robinsar dan Fajar hadir membawa narasi perubahan, profesionalisme, serta pemerintahan yang bersih dari praktik lama. Namun pelantikan perdana ini justru menghadirkan sinyal yang bertolak belakang.
Alih-alih menunjukkan keberanian membangun sistem merit, pemerintah malah terlihat terburu-buru melakukan rotasi sebelum sistem tersebut diterapkan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka masyarakat akan sulit membedakan antara pemerintahan baru dengan pemerintahan lama. Yang berubah hanya nama pemimpinnya, sementara pola pengelolaan birokrasi tetap sama.
Robinsar dan Fajar perlu menyadari bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemenangan politik, tetapi juga dari keberanian membangun birokrasi yang adil dan profesional.
Karena itu, publik mendesak Pemerintah Kota Cilegon membuka secara transparan dasar pertimbangan rotasi 37 pejabat tersebut, termasuk hasil evaluasi kinerja, assessment kompetensi, dan mekanisme seleksi yang digunakan.
Jika tidak, maka pelantikan ini akan terus menyisakan pertanyaan besar: apakah yang sedang dibangun adalah birokrasi profesional berbasis kompetensi, atau sekadar birokrasi loyalis yang berbasis kedekatan dengan kekuasaan?
Pertanyaan itu kini menjadi utang yang harus dijawab langsung oleh pemerintahan Robinsar–Fajar kepada masyarakat Kota Cilegon.(RSDN/RED*)

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.