Sahruji Bantah Dicopot dari Ketua DPC PPP Cilegon, Sebut Pernyataan DPW Salah Alamat

  Ketua DPC PPP Bersama Anggota DPRD

CILEGON | ROSINDONEWS -  Ketua DPC PPP Kota Cilegon, Sahruji, membantah pernyataan yang menyebut dirinya telah dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon oleh DPW PPP Banten.(19/6/2026). 

Sahruji menegaskan, dirinya tidak mengakui proses penunjukan pelaksana tugas (Plt) yang dilakukan kepengurusan DPW PPP Banten saat ini. Ia bahkan menyebut pernyataan Sekretaris DPW PPP Banten, Uhen Zuhaeni, sebagai “salah alamat”.

“Saya tegaskan, saya bukan Ketua DPC di bawah Uhen. Jadi ketika Uhen menyampaikan menggantikan saya kepada Tohir, itu menurut saya salah alamat,” ujar Sahruji kepada Rosindo News Senin 16 Juni 2026.

Menurut Sahruji, Uhen Zuhaeni tidak memiliki kewenangan untuk mengganti ataupun menilai posisinya sebagai Ketua DPC PPP Kota Cilegon.

Persoalkan Legalitas Kepengurusan DPW PPP Banten

Dalam keterangannya, Sahruji mengaku tetap mengakui Mardiono sebagai Ketua Umum PPP dan Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal PPP sesuai hasil proses islah di tingkat pusat.

Namun, ia mempertanyakan legalitas struktur kepengurusan yang menjadi dasar penunjukan Baihaki Sulaiman sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPW PPP Banten.

“Saya mengakui Mardiono sebagai Ketua Umum dan Taj Yasin sebagai Sekjen. Tetapi surat penunjukan Plt DPW yang saya lihat ditandatangani Ketua Umum dan Wasekjen, bukan Sekjen. Karena itu saya menganggap surat tersebut tidak sah,” katanya.

Atas dasar itu, Sahruji mengaku tidak mengikuti Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Banten yang digelar kepengurusan Baihaki Sulaiman hingga menghasilkan kepengurusan baru DPW PPP Banten.

“Saya tidak hadir dalam Muswil dan tidak ikut memilih karena saya menganggap proses itu tidak sah. Saya masih mengacu pada kepengurusan DPW PPP Banten yang dipimpin Subadri Ushuludin dan Achmad Fauzi,” jelasnya.

Klaim PPP Cilegon Alami Kenaikan Kursi

Sahruji juga membantah tudingan bahwa dirinya gagal menjalankan roda organisasi partai di Kota Cilegon. Ia justru menilai capaian PPP pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan signifikan.

“Pada Pemilu 2024, kursi PPP di DPRD Kota Cilegon naik dari dua menjadi lima kursi. Bahkan seluruh anggota DPRD yang terpilih merupakan wajah baru,” ungkapnya.

Ia juga mengakui pernah mendukung Agus Supriatna dalam konflik internal PPP. Menurutnya, pilihan tersebut merupakan hak politik setiap kader partai.

“Saya memang mendukung Agus Suparmanto saat konflik di PPP. Pertimbangan saya sederhana, saya ingin PPP kembali masuk Senayan karena pada Pemilu 2024 PPP gagal lolos ke DPR RI,” ujarnya.

Hormati Putusan Hukum

Meski demikian, Sahruji menegaskan tetap akan menghormati keputusan hukum yang berkekuatan tetap terkait sengketa kepengurusan PPP di tingkat pusat.

“Kalau nanti pengadilan memutuskan Mardiono yang sah dan mendapatkan SK resmi, saya hormati. Sebaliknya, jika Agus yang menang dan mendapatkan legitimasi, itu juga harus dihormati bersama,” pungkasnya.(RSDN/RED*)