SRAGEN | rosindonews.com - Tim Kuasa Hukum Teguh Riyanto menegaskan kliennya tidak akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berita klarifikasi, maupun dokumen pemeriksaan lainnya apabila isi dan substansinya tidak sesuai dengan fakta yang dialami dan disampaikan korban.(10/6/2026)
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum Teguh Riyanto, Rikha Permatasari,.S.H,.M.H,.C.Med,.C.L.O,.C.PIM,dalam keterangan pers yang diterima pada Selasa (9/6/2026).
Menurut Rikha, proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, objektif, independen, serta berorientasi pada pencarian kebenaran materiil, bukan sekadar membangun narasi yang berpotensi mengaburkan substansi perkara yang dilaporkan korban.
"Kami menegaskan bahwa Teguh Riyanto adalah pelapor sekaligus pihak yang merasa menjadi korban dalam perkara ini.
Oleh karena itu, setiap keterangan yang diberikan harus dituangkan secara utuh, lengkap, dan proporsional dalam Berita Acara Pemeriksaan. Klien kami tidak akan menandatangani dokumen apa pun yang tidak sesuai dengan fakta yang ia alami sendiri," tegas Rikha.
Tim kuasa hukum juga menyampaikan keprihatinan apabila dalam proses pemeriksaan terdapat bagian-bagian keterangan korban yang dinilai tidak dicatat secara lengkap atau tidak mencerminkan substansi utama laporan yang telah disampaikan.
Menurut Rikha, penyidik diharapkan tetap fokus pada pengungkapan fakta dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan, sehingga proses hukum berjalan secara profesional dan tidak menimbulkan persepsi yang dapat merugikan korban.
"Kami berharap penyidik fokus pada pengungkapan fakta sesuai kejadian yang sebenarnya dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang dapat mengaburkan substansi perkara yang sedang ditangani," ujarnya.
Lebih lanjut, Tim Kuasa Hukum menilai korban telah mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikologis. Karena itu, seluruh proses penanganan perkara harus menjunjung tinggi hak-hak korban sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
"Kami meminta agar setiap proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Jangan sampai substansi dugaan tindak pidana yang dilaporkan justru menjadi kabur karena adanya penafsiran yang tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan korban," kata Rikha.
Tim Kuasa Hukum juga menyatakan akan menempuh berbagai langkah hukum yang tersedia apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur maupun pelanggaran terhadap hak-hak korban dalam proses pemeriksaan.
Langkah tersebut, kata Rikha, dapat berupa pengaduan kepada institusi terkait, termasuk jalur pengawasan internal maupun lembaga pengawas eksternal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami akan menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia untuk memastikan hak-hak korban terlindungi dan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas," pungkasnya.(BUDI R /RED*)

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.