Website DPRD Cilegon, Diduga Dikerjakan Tanpa Perencanaan dan Pengawasan Maksimal

Halaman Web Resmi DPRD Cilegon

CILEGON | rosindonews.com – Website resmi DPRD Kota Cilegon menuai sorotan publik setelah ditemukan sejumlah kejanggalan pada tampilan dan konten yang ditayangkan kepada masyarakat.(14/6/2026) 

Alih-alih menampilkan informasi yang mencerminkan profesionalisme lembaga publik, sejumlah halaman justru memperlihatkan indikasi bahwa pengelolaannya belum dilakukan secara optimal.

Berdasarkan pantauan, pada halaman struktur organisasi masih ditemukan nama-nama yang diduga merupakan template bawaan pengembang website.

Nama seperti "Francois Mercer", "Daniel Gallego", hingga "Morgan Maxwell" terpampang dalam bagan organisasi yang seharusnya memuat pejabat struktural Sekretariat DPRD Kota Cilegon.

Tak hanya itu, sejumlah tautan juga ditemukan tidak berfungsi dengan baik.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan terhadap website yang menjadi salah satu wajah digital lembaga legislatif daerah.

Pengamat teknologi informasi menilai keberadaan konten template yang masih tampil di website resmi pemerintah menunjukkan adanya tahapan pekerjaan yang belum tuntas atau kurangnya proses pemeriksaan akhir sebelum website dipublikasikan kepada masyarakat.

"Website pemerintah bukan sekadar formalitas. Di dalamnya ada fungsi pelayanan publik, transparansi, dan penyampaian informasi resmi. 

Ketika masih ditemukan konten template atau data yang tidak sesuai, tentu publik akan mempertanyakan kualitas pekerjaan yang dilakukan," ujar seorang praktisi teknologi informasi yang dimintai tanggapannya.

Temuan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan pihak pengembang atau vendor.

Sebab dalam setiap pekerjaan pengembangan website pemerintah, umumnya terdapat tahapan pengujian (testing), evaluasi, hingga serah terima pekerjaan sebelum dapat digunakan secara resmi.

Masyarakat berharap DPRD Kota Cilegon segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap website tersebut. Selain memperbaiki tampilan dan konten, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat.

Sebagai sarana keterbukaan informasi publik, website resmi pemerintah semestinya menjadi contoh profesionalisme pelayanan digital. 

Karena itu, perbaikan tidak hanya menyangkut aspek estetika, tetapi juga menyangkut akurasi informasi, kemudahan akses, serta akuntabilitas penggunaan anggaran yang dikeluarkan untuk pengelolaan platform tersebut.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab munculnya konten yang tidak relevan tersebut, sekaligus langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki kualitas layanan informasi digital DPRD Kota Cilegon.(RSDN/RED*)