JAKARTA | ROSINDONEWS - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) memperkuat sinergi dengan Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H., dalam upaya mendukung perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta pemberantasan peredaran gelap narkotika lintas negara.(17/7/2026)
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum DPP IPJI Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T., Sekretaris Jenderal Andi Muhammad Nirwansyah, dan Bendahara Umum Christy Andrini. Diskusi berlangsung hangat dan menghasilkan sejumlah kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi profesi jurnalis dengan tokoh nasional yang memiliki pengalaman panjang di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah penyampaian permohonan kepada Dr. Ronny F. Sompie agar berkenan menjadi Dewan Pembina DPP IPJI. Pengurus menilai pengalaman dan kapasitas yang dimilikinya akan menjadi kekuatan strategis bagi organisasi dalam memperkuat edukasi publik, peningkatan kompetensi jurnalis, serta penguatan peran pers dalam isu-isu kebangsaan.
Menanggapi permohonan tersebut, Dr. Ronny F. Sompie menyatakan kesediaannya untuk bergabung sebagai Dewan Pembina DPP IPJI.
Ketua Umum DPP IPJI, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T., menyampaikan apresiasi atas kesediaan tersebut.
> "Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan Dr. Ronny F. Sompie menjadi Dewan Pembina DPP IPJI. Pengalaman beliau di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi IPJI dalam meningkatkan kualitas sumber daya jurnalis serta memperkuat edukasi kepada masyarakat," ujar Kun Wardana.
Sekretaris Jenderal DPP IPJI, Andi Muhammad Nirwansyah, mengatakan tantangan kejahatan transnasional semakin kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers.
> "Jurnalis memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi yang benar, berimbang, dan edukatif. Melalui pemberitaan yang berkualitas, media dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan TPPO, memberikan pemahaman mengenai prosedur resmi penempatan pekerja migran, sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap jaringan peredaran narkotika lintas negara," katanya.
Sementara itu, Bendahara Umum DPP IPJI, Christy Andrini, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai ancaman kejahatan transnasional.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pentingnya membangun sinergi antara IPJI dengan kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat guna memperluas literasi publik mengenai perlindungan PMI, pencegahan TPPO, dan pemberantasan narkotika.
Sebagai tindak lanjut, DPP IPJI bersama Dr. Ronny F. Sompie berencana menyelenggarakan program sosialisasi nasional di berbagai provinsi di Indonesia. Program tersebut akan melibatkan insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi pekerja migran, serta masyarakat sebagai upaya membangun pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya perdagangan orang dan kejahatan lintas negara.
Dalam kesempatan itu, Dr. Ronny F. Sompie menegaskan bahwa pencegahan TPPO tidak dapat dibebankan hanya kepada satu institusi, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
> "Pers memiliki kekuatan besar dalam membangun opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Informasi yang akurat, faktual, dan edukatif akan menjadi benteng awal agar masyarakat tidak mudah menjadi korban sindikat perdagangan orang maupun jaringan narkotika internasional," ujarnya.
Dr. Ronny F. Sompie merupakan Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) yang memiliki rekam jejak panjang di bidang penegakan hukum, komunikasi publik, dan keimigrasian. Selama berdinas di Kepolisian Republik Indonesia, ia pernah menjabat sebagai Karowassidik Bareskrim Polri, Kadiv Humas Polri, Direktur Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, Karo Ops Polda Metro Jaya, serta Kapolda Bali.
Pada 2015 hingga 2020, Ronny Sompie dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Selama memimpin Ditjen Imigrasi, ia mendorong modernisasi pelayanan keimigrasian, penguatan pengawasan orang asing, peningkatan kerja sama internasional, serta penguatan sistem pencegahan TPPO dan penyelundupan manusia melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Dengan bergabungnya Dr. Ronny F. Sompie sebagai Dewan Pembina, DPP IPJI berharap organisasi semakin mampu memperkuat peran jurnalis sebagai agen perubahan, penyebar informasi yang kredibel, serta mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan pekerja migran, pencegahan TPPO, pemberantasan narkotika, dan berbagai isu strategis nasional lainnya.(RSDN)

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.