Breaking News

Jangan Terburu-buru Ganti Nasri Djalal, Tokoh Pemuda Aceh Minta BPMA Fokus Bangun Ekonomi Daerah


Jakarta | rosindonews.com — Wacana pergantian Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, dinilai tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa evaluasi yang objektif dan menyeluruh.(5/7/2026) 

Fungsionaris Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Rifqi Maulana, S.H., menegaskan bahwa stabilitas kepemimpinan BPMA sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sektor migas Aceh.

Menurut Rifqi, Nasri Djalal baru menjabat sekitar satu setengah tahun sebagai Kepala BPMA. Dalam pengelolaan lembaga strategis seperti BPMA, rentang waktu tersebut dinilai belum cukup untuk mengukur secara utuh keberhasilan kepemimpinan, terlebih sektor migas memiliki karakter kerja jangka panjang, penuh tahapan teknis, dan sangat bergantung pada kesinambungan kebijakan.

“BPMA tidak boleh dikelola dengan logika pergantian yang tergesa-gesa. Pengelolaan migas membutuhkan kepastian arah, konsistensi komunikasi dengan pemerintah pusat, kepercayaan investor, serta keberlanjutan program kerja. Jika setiap dinamika langsung dijawab dengan pergantian, maka yang paling dirugikan adalah kepentingan Aceh sendiri,” ujar Rifqi Maulana, Minggu (5/7/2026).

Rifqi menilai Nasri Djalal masih layak diberikan ruang untuk menuntaskan agenda kerja dan membuktikan hasil kepemimpinannya secara terukur. 

Evaluasi terhadap pimpinan lembaga negara memang penting dalam sistem demokrasi, namun evaluasi harus dilakukan secara objektif dan dijadikan instrumen perbaikan kelembagaan, bukan sekadar menciptakan ketidakpastian.

Dalam pandangannya, posisi Kepala BPMA memiliki peran strategis karena berada pada titik temu antara kepentingan Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, investor, dan masyarakat. 

Karena itu, figur pimpinan BPMA dituntut mampu menjaga komunikasi yang sehat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pengelolaan migas memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.

“Nasri Djalal memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan potensi migas Aceh dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan daerah. 

Dalam masa kerja yang baru berjalan satu setengah tahun, yang dibutuhkan adalah dukungan konstruktif, pengawasan yang objektif, dan ruang untuk menyelesaikan agenda-agenda strategis,” katanya.

Rifqi juga menilai sikap hati-hati pemerintah pusat dalam menyikapi dinamika BPMA merupakan langkah yang tepat. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, , disebut memiliki tanggung jawab memastikan setiap keputusan terkait lembaga strategis energi nasional dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum, stabilitas investasi, kebutuhan kelembagaan, dan kepentingan publik.

Menurutnya, keputusan terkait kepemimpinan BPMA tidak semestinya diambil berdasarkan tekanan sesaat ataupun kepentingan jangka pendek. Kepastian kebijakan menjadi fondasi penting dalam sektor migas, terutama ketika Aceh sedang membutuhkan percepatan investasi, peningkatan produksi energi, dan pembukaan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Ke depan, BPMA harus menjadi motor penggerak ekonomi Aceh. Tantangannya bukan hanya mengelola sumber daya alam, tetapi memastikan hadirnya lapangan kerja, penguatan kapasitas tenaga kerja lokal, tumbuhnya pelaku usaha daerah, dan peningkatan penerimaan yang dapat dirasakan masyarakat. Agenda sebesar itu membutuhkan kepemimpinan yang stabil dan kerja yang berkelanjutan,” tegas Rifqi.

DPN PERMAHI mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan kritik yang sehat dan pengawasan yang bertanggung jawab terhadap BPMA. Perbedaan pandangan dinilai harus menjadi energi untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan, bukan justru melemahkan institusi yang sedang menjalankan agenda strategis pembangunan daerah.

Rifqi menambahkan, mempertahankan Nasri Djalal hingga dilakukan evaluasi yang objektif dan menyeluruh merupakan langkah yang patut dipertimbangkan. Menurutnya, Aceh membutuhkan BPMA yang fokus bekerja membangun sektor migas dan ekonomi daerah, bukan terus-menerus terseret dalam polemik pergantian jabatan.

Dengan dukungan pemerintah pusat, sinergi Pemerintah Aceh, serta kepemimpinan yang konsisten di BPMA, sektor migas Aceh diyakini dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi masa depan yang mampu menghadirkan kepastian investasi, memperluas manfaat bagi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(RSDN/Red*) 

0 Komentar

Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.

© Copyright 2026 - ROSINDONEWS.COM