Laporan Investigasi

SURABAYA | rosindonews.com Serangkaian laporan pengaduan yang dikirimkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka dugaan aliran dana bernilai miliaran rupiah yang melibatkan sejumlah anggota keluarga besar Pardede di berbagai daerah.(6/7/2026) 

Berdasarkan dokumen pengaduan yang diperoleh, nilai transaksi yang dipersoalkan mencapai lebih dari Rp2,9 miliar dan disebut berlangsung selama bertahun-tahun melalui ratusan kali transfer antarrekening.

Kasus ini bermula dari pengakuan seorang pelapor yang menyatakan menemukan dokumen transaksi keuangan di dalam data digital yang tersimpan pada hard disk milik istrinya, Rina Susanty Florida Pardede. Dari hasil pemeriksaan data tersebut, pelapor mengklaim menemukan pola transfer dana kepada sejumlah anggota keluarga kandung dan pihak lain sejak 2012 hingga 2020.

Namun hingga laporan ini ditulis, belum terdapat putusan pengadilan maupun hasil analisis resmi dari PPATK yang menyatakan adanya tindak pidana dalam transaksi-transaksi tersebut.

Pola Transfer Antar-Keluarga

Dokumen pengaduan menunjukkan adanya transfer berulang kepada sejumlah nama yang masih memiliki hubungan keluarga.

Nama Ronald Parulian Pardede tercatat sebagai salah satu penerima dana. Dalam laporan kepada PPATK, total transaksi yang dipersoalkan disebut mencapai Rp390,9 juta melalui transfer bertahap selama beberapa tahun.

Selain itu, Danny Leonardo Pardede disebut menerima dana sebesar Rp114,4 juta dalam 23 transaksi selama periode 2012–2020.

Nama Lucya Kristiana Pardede juga tercantum sebagai penerima transfer dengan nilai mencapai Rp88,8 juta dalam sejumlah transaksi antara 2014 hingga 2020.

Sementara itu, nama Horas Parlagutan Pardede — yang disebut berstatus aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi — turut muncul dalam daftar penerima dana. Dalam dokumen pengaduan, Horas disebut menerima transfer sebesar Rp45 juta melalui tujuh transaksi sepanjang 2019–2020.

Nilai transaksi tersebut kemudian menjadi bagian dari materi pengaduan etik yang diterima Kementerian PAN-RB pada Juni 2025.

Dugaan Jalur Perantara dan Transaksi Berlapis

Laporan yang dikirim ke PPATK tidak hanya berhenti pada transfer antaranggota keluarga. Dokumen yang sama juga memuat dugaan penggunaan rekening pihak ketiga dalam sebagian transaksi.

Nama Glenn Biondi Hutajulu disebut menerima transfer dengan total Rp510 juta. Rinciannya terdiri dari transfer Rp100 juta, Rp10 juta, serta transaksi Rp400 juta yang menurut pelapor berkaitan dengan penjelasan pihak ketiga mengenai pinjaman kepada Bima Surya Ganda Parulian Purba.

Bima sendiri menjadi subjek laporan terpisah. Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya transfer langsung Rp30 juta pada periode 2019–2020 serta dugaan pemindahan dana Rp400 juta melalui rekening pihak lain.

Namun demikian, hubungan antara transaksi Rp400 juta tersebut dengan dugaan penggunaan rekening pihak ketiga masih memerlukan verifikasi resmi melalui audit perbankan dan analisis transaksi oleh otoritas berwenang.

Sorotan pada Kepemilikan Toyota Fortuner 2024

Di antara berbagai nama yang muncul dalam dokumen, perhatian juga tertuju pada Febrytha Meryana Pardede, yang disebut sebagai saudara kandung Horas Parlagutan Pardede.

Data registrasi kendaraan yang tercantum dalam dokumen menunjukkan Febrytha tercatat sebagai pemilik Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T tahun 2024 berwarna hitam metalik dengan nomor polisi BK. Kendaraan tersebut disebut terdaftar pada Agustus 2024.

Pelapor kemudian membandingkan kepemilikan kendaraan tersebut dengan data penghasilan yang berasal dari dokumen perpajakan lama. Dalam dokumen itu, penghasilan bruto tahunan disebut sekitar Rp75,2 juta.

Selain itu, laporan kepada PPATK juga menyebut adanya 92 kali transfer dari Rina Susanty Pardede kepada Febrytha dengan total mencapai Rp270,65 juta selama periode 2012–2020.

Meski demikian, fakta tersebut belum dapat dijadikan dasar kesimpulan adanya pelanggaran hukum. Namun kombinasi antara aliran dana, hubungan keluarga, serta kepemilikan aset bernilai tinggi menjadi alasan pelapor meminta PPATK melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap profil keuangan pihak-pihak terkait.

Pengaduan Resmi ke Sejumlah Lembaga Negara

Dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa laporan tidak hanya ditujukan kepada PPATK.

Pelapor mengklaim telah menyampaikan pengaduan kepada Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Agung, dan Kementerian PAN-RB, khususnya terkait dugaan pelanggaran etik ASN.

Salah satu dokumen administratif yang disebut tersedia ialah tanda terima surat masuk dari Kementerian PAN-RB tertanggal 18 Juni 2025 terkait laporan dugaan pelanggaran etik dan hukum ASN atas nama Horas Parlagutan Pardede.

Masuknya laporan ke sejumlah institusi negara menandai perubahan penting. Temuan yang sebelumnya hanya bersifat internal keluarga kini telah masuk ke jalur pengawasan formal lembaga negara.

Pertanyaan yang Masih Menggantung

Rangkaian dokumen pengaduan tersebut memperlihatkan beberapa fakta yang saling berkaitan:

  • Transfer dana kepada sejumlah anggota keluarga dalam jangka waktu panjang.
  • Nilai transaksi kumulatif yang menurut pelapor mencapai miliaran rupiah.
  • Dugaan penggunaan rekening pihak ketiga dalam sebagian transaksi.
  • Kepemilikan aset bernilai tinggi oleh pihak yang menerima transfer.
  • Pengaduan resmi yang telah masuk ke PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian PAN-RB.

Namun hingga kini, belum ada jawaban pasti atas sejumlah pertanyaan mendasar:

Dari mana sumber dana tersebut berasal?

Apakah seluruh transaksi memiliki dasar hukum yang sah?

Apakah dana tersebut merupakan pinjaman, hibah keluarga, investasi, bantuan pribadi, atau bentuk hubungan keuangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan dokumen pengaduan semata.

Penjelasan final hanya dapat diperoleh melalui audit transaksi, klarifikasi seluruh pihak terkait, pemeriksaan perbankan, serta hasil analisis resmi dari PPATK dan aparat penegak hukum.

Sampai seluruh proses tersebut selesai, seluruh temuan dalam laporan ini tetap berada pada tahap dugaan yang masih menunggu pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.(RSDN/Red*)