Tb. Muh. Soleh,M.Pd - Wakil Ketua                                       Komisi 1 DPRD Kab.Serang 

SERANG | ROSINDONEWS – Komisi I DPRD Kabupaten Serang mendorong pemerintah daerah menambah anggaran untuk memperkuat sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran (Damkar). Penambahan tersebut dinilai mendesak untuk meningkatkan kecepatan respons dalam menangani kebakaran maupun berbagai kondisi kegawatdaruratan di wilayah Kabupaten Serang.

Saat ini, armada Damkar Kabupaten Serang dinilai masih terbatas. Bahkan, sejumlah kendaraan membutuhkan perbaikan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Kabupaten Serang memiliki wilayah yang luas dengan 29 kecamatan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, TB Muhammad Soleh, mengatakan pihaknya telah mendorong adanya penambahan anggaran untuk BPBD, khususnya unit Damkar, melalui pembahasan KUAPPAS perubahan.

“Kita Komisi I sudah berupaya mendorong di KUAPPAS perubahan agar ada penambahan anggaran bagi BPBD, khususnya unit Damkar,” kata Soleh, Rabu (19/8/2026).

Menurut Soleh, Damkar merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam penanganan kondisi darurat. Karena itu, dukungan terhadap fasilitas dan armada Damkar harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Ia menilai tugas Damkar saat ini tidak hanya berkaitan dengan penanganan kebakaran. Petugas juga kerap membantu masyarakat dalam berbagai situasi, mulai dari evakuasi hewan seperti ular hingga membantu warga yang mengalami kecelakaan atau kondisi terjebak.

“Bukan cuma kebakaran. Apa pun itu serba bisa. Menangkap ular panggil Damkar, tangan kejepit panggil Damkar, dan lain sebagainya. Tentu citra baik ini perlu ada dorongan juga dari daerah dengan pemenuhan fasilitas yang mumpuni,” ujarnya. 

Kasus Kebakaran Meningkat

Dorongan untuk menambah armada semakin penting seiring meningkatnya kasus kebakaran di Kabupaten Serang.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang, kasus kebakaran mengalami peningkatan. Kondisi tersebut, menurut Soleh, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas Damkar.

Ia berharap Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat memberikan dukungan terhadap penambahan anggaran Damkar dalam pembahasan anggaran perubahan.

“Semoga Banggar dan TAPD bisa menambah anggaran untuk Damkar. BPBD ini bidang yang sangat urgen tetapi minim anggaran. Karena memang sifatnya insidental, namun kita tidak boleh menunggu musibah datang,” tegasnya.

Soleh menekankan pentingnya langkah preventif dan kesiapsiagaan. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya baru memperkuat fasilitas setelah terjadi bencana atau kebakaran.

“Harus ada upaya preventif sehingga ketika musibah datang semuanya sudah siap dan dapat tertangani dengan baik,” lanjutnya.

Usulkan Dua Armada Setiap Dapil

Dengan wilayah Kabupaten Serang yang mencakup 29 kecamatan dan terbagi dalam lima daerah pemilihan (dapil), Soleh menilai jumlah armada Damkar yang tersedia saat ini belum ideal.

Ia mengusulkan agar setiap dapil setidaknya memiliki dua armada Damkar yang selalu dalam kondisi siaga. Penempatan armada secara proporsional dinilai dapat memperpendek waktu tempuh menuju lokasi kejadian.

Soleh mencontohkan kondisi masyarakat di wilayah Serang Barat, khususnya Kecamatan Kramatwatu dan Bojonegara. Karena letaknya lebih dekat dengan Kota Cilegon, masyarakat terkadang meminta bantuan Damkar dari Cilegon ketika terjadi kebakaran.

“Kami masyarakat Serang Barat, khususnya Kramatwatu dan Bojonegara, biasanya ketika ada kebakaran meminta tolongnya ke Damkar Cilegon karena lebih dekat. Soalnya apabila meminta tolong ke Damkar Kabupaten Serang, jaraknya terlalu jauh,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemerataan armada Damkar di seluruh wilayah Kabupaten Serang.

“Tentunya idealnya setiap dapil ada dua armada Damkar, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih maksimal dan lebih cepat,” pungkasnya.

Penambahan armada, peremajaan kendaraan, serta pemerataan sarana dan prasarana Damkar diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah sekaligus memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat ketika terjadi kebakaran maupun keadaan darurat lainnya.(RSDN/Red*