Menurut H. Ali Mujahidin, pemerintah perlu hadir untuk memastikan kebenaran informasi tersebut agar tidak menimbulkan polemik maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya warga Kota Cilegon yang berharap dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hadirnya investasi besar di daerahnya.
"Kami meminta pemerintah, Disnaker, serta pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan pengecekan secara objektif terhadap informasi yang beredar. Jika memang terdapat tenaga kerja asing yang bekerja di proyek tersebut, perlu dipastikan apakah jumlahnya sesuai ketentuan dan apakah kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sudah diberikan secara maksimal," ujarnya.
Tokoh Cilegon yang juga memimpin organisasi pendidikan dan keagamaan terbesar di Banten itu menegaskan bahwa kehadiran investasi harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal.
"Kami mendukung investasi dan pembangunan industri di Cilegon. Namun, masyarakat juga memiliki harapan besar agar proyek-proyek strategis dapat menyerap tenaga kerja lokal sebanyak mungkin sesuai kompetensi yang dibutuhkan," katanya.
H. Ali Mujahidin juga mengajak seluruh pihak untuk menyikapi persoalan ini secara bijak dan berdasarkan data yang valid. Ia berharap pemerintah dapat menyampaikan informasi yang transparan kepada publik sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang dapat mengganggu iklim investasi maupun keharmonisan sosial di Kota Cilegon.
"Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi keresahan. Karena itu, pemerintah perlu hadir memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat," tutupnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT CAA maupun instansi terkait mengenai informasi yang beredar tersebut. Sebab itu, diperlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.(RSDN)
0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.