GORONTALO | ROSINDONEWS — Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia Wilayah Gorontalo menyampaikan sikap terkait kondisi konflik dan persoalan pengungsian warga sipil di sejumlah wilayah Papua.
Sikap tersebut disampaikan melalui siaran pers yang diterbitkan di Gorontalo, Minggu (23/8/2026). Dalam pernyataannya, KNPB menyoroti kunjungan Kementerian Hukum dan HAM RI bersama Tim Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua (KEPP) ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Menurut KNPB, kunjungan tersebut berkaitan dengan upaya membuka ruang dialog serta pembahasan peta jalan penanganan pengungsi dan penghentian kekerasan di Papua.
Namun, KNPB menyatakan menolak rencana pendataan ulang warga sipil yang mengungsi di sejumlah wilayah konflik, yakni Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak, dan Maybrat.
KNPB menilai pendataan pengungsi tidak cukup dilakukan dalam kerangka pembangunan dan kesejahteraan apabila tidak disertai pembahasan mengenai akar konflik Papua.
KNPB Persoalkan Akar Konflik Papua
Dalam siaran pers tersebut, KNPB meminta pemerintah Indonesia membahas secara terbuka akar konflik bersenjata yang melibatkan aparat keamanan negara dan kelompok bersenjata di Papua.
KNPB mengaitkan konflik tersebut dengan persoalan hak penentuan nasib sendiri Papua. Mereka juga kembali mempersoalkan sejumlah peristiwa dan dokumen sejarah, termasuk Perjanjian New York 15 Agustus 1962, Operasi Trikora 1961, serta pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.
KNPB menyatakan bahwa persoalan tersebut merupakan salah satu akar konflik yang menurut mereka belum terselesaikan hingga saat ini.
Atas dasar pandangan tersebut, KNPB menilai pendekatan pembangunan dan kesejahteraan yang ditawarkan pemerintah pusat belum dapat dianggap sebagai penyelesaian akar konflik.
Organisasi tersebut kemudian mendorong pemerintah Indonesia dan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian melalui perundingan internasional dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral.
Tujuh Tuntutan KNPB:
Pertama, KNPB menolak pendataan pengungsi yang dilakukan pemerintah melalui KEPP dan Kementerian HAM. Mereka menilai langkah tersebut memiliki konsekuensi politik terhadap perjuangan penentuan nasib sendiri Papua.
Kedua, KNPB menolak keterlibatan pihak yang mengatasnamakan KNPB dalam kerja sama dengan Kementerian HAM dan KEPP terkait penanganan pengungsi.
Ketiga, KNPB menyatakan memiliki data sebanyak 125.931 warga yang disebut sebagai pengungsi di wilayah konflik Papua Barat. Organisasi tersebut menolak pendataan baru oleh pemerintah apabila digunakan sebagai data pembanding. Angka tersebut merupakan klaim KNPB dan masih memerlukan verifikasi dari sumber independen maupun lembaga terkait.
Keempat, KNPB meminta negara-negara yang tergabung dalam kawasan Pasifik, Afrika, dan Karibia mendorong pemerintah Indonesia membuka akses bagi lembaga internasional, termasuk UNOHCHR dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), untuk melakukan asesmen terhadap kondisi pengungsi serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Kelima, KNPB menyerukan peninjauan kembali persoalan hukum dan politik mengenai hak penentuan nasib sendiri Papua dengan merujuk pada Perjanjian New York 15 Agustus 1962.
Keenam, KNPB menyatakan menolak format dialog langsung antara Jakarta dan Papua. Sebagai alternatif, mereka mengusulkan perundingan internasional dengan mediator dari pihak ketiga yang netral.
Ketujuh, KNPB menyatakan mendukung penetapan konflik Papua sebagai konflik bersenjata non-internasional. Mereka menilai pengakuan tersebut diperlukan agar ketentuan hukum humaniter internasional dapat diterapkan terhadap para pihak serta membuka akses kemanusiaan internasional.
Minta Akses Kemanusiaan Internasional
Selain persoalan politik, KNPB juga menyoroti kondisi warga sipil yang terdampak konflik dan mengungsi dari wilayah tempat tinggalnya.
KNPB meminta adanya akses kemanusiaan yang lebih luas dan independen bagi lembaga internasional untuk melakukan asesmen terhadap kondisi masyarakat sipil di wilayah konflik.
Pernyataan KNPB tersebut merupakan sikap organisasi dan memuat sejumlah klaim serta penilaian politik yang belum seluruhnya terverifikasi secara independen. Pemerintah Indonesia dan lembaga terkait perlu diberikan ruang untuk memberikan tanggapan atas tudingan maupun tuntutan yang disampaikan KNPB.
Dalam siaran persnya, KNPB kembali menegaskan bahwa agenda utama organisasi tersebut adalah perjuangan penentuan nasib sendiri Papua dan penyelesaian konflik melalui mekanisme yang mereka anggap adil serta melibatkan pihak ketiga.(RSDN/Red*)
Badan Pengurus KNPB Konsulat Indonesia Wilayah Gorontalo


0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.