Dalam kegiatan tersebut, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Gorontalo hadir sebagai pemateri untuk memberikan pemahaman mengenai sejarah Papua Barat kepada para anggota baru IMAPENAPANDODE yang sedang menjalani proses pengkaderan.
Materi bertajuk “Sejarah Perjuangan Bangsa Papua Barat” disampaikan oleh Elia Edowai, dengan Magda sebagai moderator dan Wiji sebagai notulen.
Dalam pemaparannya, Elia Edowai menekankan pentingnya pemahaman sejarah bagi mahasiswa dan pelajar asal wilayah Meepago yang sedang menempuh pendidikan di tanah perantauan.
Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah diperlukan agar kader tidak hanya memahami kondisi Papua dari perspektif kekinian, tetapi juga mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang menjadi bagian dari dinamika politik Papua Barat.
Membahas Peristiwa 1961 hingga PEPERA 1969
Salah satu materi yang disampaikan adalah mengenai peristiwa 1 Desember 1961 yang dalam perspektif perjuangan nasionalisme Papua dipandang sebagai momentum berdirinya Papua Barat.
Materi kemudian membahas TRIKORA pada 19 Desember 1961, termasuk kebijakan pemerintah Indonesia terkait wilayah Papua Barat pada masa tersebut.
Selanjutnya, peserta mendapatkan materi mengenai New York Agreement pada 15 Agustus 1962, yakni perjanjian yang melibatkan Indonesia dan Belanda dengan fasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam materi KNPB Konsulat Gorontalo, perjanjian tersebut dijelaskan berkaitan dengan proses pengalihan administrasi wilayah Papua dari Belanda kepada otoritas internasional sebelum kemudian diserahkan kepada Indonesia.
Pembahasan juga mencakup Perjanjian Roma, hubungan antara dinamika politik Papua dengan masuknya investasi Freeport, serta proses pengalihan administrasi Papua kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.
PEPERA 1969 Jadi Salah Satu Pokok Bahasan
Materi berikutnya membahas Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969.
Dalam pemaparan KNPB, pelaksanaan PEPERA dipersoalkan dari sisi demokrasi dan representasi masyarakat Papua. KNPB menyampaikan pandangan bahwa mekanisme yang diterapkan pada saat itu tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip “one person, one vote” sebagaimana yang mereka pahami dari ketentuan dalam New York Agreement.
KNPB juga menyoroti keterlibatan sekitar 1.025 perwakilan dalam proses PEPERA serta mempertanyakan representasi masyarakat Papua secara keseluruhan.
Pandangan tersebut merupakan bagian dari perspektif politik KNPB terhadap sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia dan menjadi salah satu isu yang hingga kini masih menjadi perdebatan politik dan sejarah.
Proklamasi 1 Juli 1971
Materi pengkaderan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 1 Juli 1971, yang diperingati oleh sebagian kelompok nasionalis Papua sebagai momentum Proklamasi Papua Barat.
Menurut materi yang disampaikan, deklarasi tersebut merupakan respons terhadap hasil PEPERA 1969 yang oleh kelompok nasionalis Papua dinilai tidak mencerminkan kehendak seluruh rakyat Papua.
KNPB Konsulat Gorontalo menjelaskan bahwa rangkaian peristiwa tersebut perlu dipahami oleh kader baru sebagai bagian dari sejarah panjang dinamika politik Papua Barat.
Kader Diminta Memahami Sejarah
KNPB Konsulat Gorontalo menegaskan bahwa pendidikan sejarah menjadi bagian penting dalam proses pengkaderan mahasiswa asal Meepago.
«“Kader harus tahu dari mana kita berasal, apa yang terjadi pada bangsa kita, dan ke mana kita akan melangkah,” tegas Elia Edowai dalam pemaparannya.»
Menurut KNPB, pemahaman sejarah diharapkan dapat membentuk kader yang memiliki pengetahuan, kesadaran politik, serta mampu memahami berbagai persoalan Papua secara lebih kritis.
Kegiatan pengkaderan IMAPENAPANDODE Gorontalo Tahun 2026 tersebut menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa dan pelajar asal Meepago untuk mendiskusikan sejarah, identitas, serta dinamika politik Papua di tengah kehidupan mereka sebagai mahasiswa di tanah perantauan.
KNPB KONSULAT GORONTALO
#KNPBGorontalo
#IMAPENAPANDODE
#Pengkaderan2026
#SejarahPapuaBarat
Social Header