JAKARTA | ROSINDONEWS — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia melalui tiga agenda strategis, yakni pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), pemberantasan judi online, serta pelindungan anak di ruang digital.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Anantakupa, Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Ismail mengatakan, tantangan kedaulatan bangsa saat ini tidak hanya berada pada wilayah fisik, tetapi juga telah bergeser ke ruang digital.
Menurutnya, kedaulatan digital ditentukan oleh kemampuan negara dalam menguasai infrastruktur, melindungi data, mengembangkan teknologi, menjaga ruang informasi, serta memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari transformasi digital.

“Kedaulatan hari ini ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk menguasai infrastrukturnya, melindungi datanya, mengembangkan teknologinya, menjaga ruang informasinya, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari proses transformasi digital,” ujar Ismail.
Tiga Agenda Prioritas

Kemkomdigi menjadi lead sector dalam tiga agenda strategis yang masuk dalam 60 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga agenda tersebut mencakup pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), pemberantasan judi online, serta pelindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Ismail menegaskan, ketiga agenda tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kedaulatan negara di ruang digital.

“Kedaulatan berarti negara tidak membiarkan ruang digitalnya digunakan untuk merusak kehidupan rakyat,” tegasnya.
3,7 Juta Situs dan Konten Judi Online Ditindak

Dalam pemberantasan judi online, Kemkomdigi terus melakukan pemutusan terhadap rantai ekosistem perjudian digital.
Terhitung sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Kemkomdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui pemutusan aliran dana bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum.
Dalam periode tersebut, sekitar 32.500 rekening bank yang berkaitan dengan aktivitas judi online telah ditutup.

4,7 Juta Akun Anak Dinonaktifkan
Sementara dalam agenda pelindungan anak, implementasi PP TUNAS mulai menunjukkan hasil.

Hingga Juli 2026, sejumlah platform digital telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun anak sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda.

Selain itu, lebih dari 204 platform digital telah menyerahkan penilaian mandiri atau self-assessment profil risiko kepada pemerintah.

Ismail menegaskan, tujuan kebijakan tersebut bukan sekadar menutup akun anak, melainkan mendorong perubahan ekosistem digital agar platform ikut bertanggung jawab terhadap ruang yang mereka sediakan.

“Kita ingin platform digital ikut bertanggung jawab terhadap ruang yang mereka bangun karena anak-anak Indonesia berhak tumbuh bersama teknologi tanpa kehilangan masa kecil yang aman,” katanya.

Perkuat Integrasi Data Pemerintah
Pada sektor pembangunan Pusat Data Nasional, Kemkomdigi terus memperkuat integrasi data lintas kementerian dan lembaga melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Salah satu penerapannya terlihat melalui integrasi Portal Perlindungan Sosial Digital yang ditujukan untuk mempercepat proses verifikasi data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Kemkomdigi menyatakan seluruh agenda tersebut sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemkomdigi 2025–2029 melalui tiga pilar utama, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.

Ketiga pilar tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan digital sekaligus mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur di era transformasi teknologi.(RSDN) 

Sumber: Humas Komdigi RI