Karena itu, pencegahan karhutla membutuhkan strategi yang sistematis, berkelanjutan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut menjadi perhatian Corporation Anti Corruption Agency (CACA) Sumatera Selatan melalui diskusi publik bertajuk “Sinergi Kolaboratif Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan”, yang digelar Sabtu (12/9/2026) di Kopi Loer Sudirman, Palembang.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk memperkuat komunikasi, bertukar gagasan, sekaligus membangun perspektif bersama mengenai strategi pencegahan karhutla di Sumatera Selatan.
Diskusi menghadirkan Beni Yusnandar, S.T., M.Sc. dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan serta Herwin Purnomo, S.Hut., M.Si. dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Diskusi dipandu Mukri AS, S.Sos., M.Si.
Pencegahan Harus Menjadi Garis Depan
Herwin Purnomo menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah api muncul.
“Dalam upaya pengendalian kebakaran lahan ada upaya-upaya, mulai dari pencegahan, kemudian pemadaman sampai kepada pascakebakaran,” ujarnya.
Menurut Herwin, kondisi musim kemarau juga perlu menjadi perhatian bersama. Berdasarkan prediksi cuaca, periode Agustus hingga September menjadi salah satu fase yang perlu diwaspadai.
Dinamika ENSO dan potensi El Niño juga dapat memengaruhi durasi serta intensitas kondisi kering di sejumlah wilayah.
Karena itu, Herwin berharap diskusi yang digelar CACA Sumsel tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi menghasilkan komunikasi dua arah dan kontribusi nyata dalam memperkuat pencegahan karhutla.
“Saya berharap diskusi dengan tema Sinergi Kolaboratif Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ini ada timbal balik,” katanya.
Karhutla Bukan Hanya Urusan Pemerintah
Sementara itu, Beni Yusnandar menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan berbagai institusi dalam mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana.
“Kalau masih kecil belum jadi bencana, tetapi kalau sudah menyebar dan besar menjadi bencana. Karena manusia tidak dapat lagi mengatasi bencana alam sehingga perlu kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan dinas terkait,” ujarnya.
Beni menjelaskan bahwa kebakaran dapat dipengaruhi oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Karena itu, pendekatan pencegahan perlu dilakukan secara terpadu sejak sebelum munculnya api.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla tidak semata-mata mengandalkan respons ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan dan pencegahan di tingkat masyarakat maupun kelembagaan.
CACA: Kolaborasi Harus Berubah Menjadi Aksi Nyata
Ketua CACA Sumsel sekaligus panitia pelaksana, Reza Fahlepie, mengatakan diskusi publik tersebut merupakan bagian dari komitmen masyarakat sipil untuk mendorong kepedulian bersama terhadap persoalan karhutla.
Menurutnya, dampak karhutla dapat meluas ke berbagai sektor, mulai dari lingkungan dan kesehatan masyarakat hingga pendidikan, transportasi, serta aktivitas ekonomi.
“Pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi. Diperlukan keterlibatan pemerintah, aparat, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh pemangku kepentingan,” tegas Reza.
Ia menilai upaya pengendalian karhutla perlu terus diperkuat melalui pendekatan preventif, bukan hanya reaktif ketika kebakaran telah terjadi.
“Melalui diskusi publik ini, kita ingin membangun sinergi dan kolaborasi. Pencegahan karhutla harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dari Forum Dialog Menuju Action Plan
CACA Sumsel berharap diskusi tersebut tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan ataupun seremoni.
Forum itu diharapkan dapat menjadi titik awal untuk membangun komitmen bersama, memperkuat edukasi publik, meningkatkan kesiapsiagaan, memperluas pertukaran informasi, serta mendorong langkah konkret pencegahan karhutla di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
“Kalau kita ingin menyelamatkan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya, maka pencegahan harus dimulai dari sekarang. Semua pihak memiliki peran,” tegas Reza.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pencegahan karhutla membutuhkan pendekatan collaborative governance yang menempatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal sebagai bagian dari ekosistem solusi.
Karhutla juga tidak mengenal batas administratif. Karena itu, upaya pencegahannya membutuhkan koordinasi lintas sektor dan wilayah.
Data yang terbuka, sistem pencegahan yang terukur, respons cepat, serta evaluasi berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pengendalian karhutla.
Menjaga Sumsel, Menjaga Masa Depan
CACA Sumsel menilai keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya dapat dilihat dari kecepatan pemadaman api, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan mencegah kebakaran sebelum berkembang menjadi bencana.
Kesadaran publik perlu dibangun secara konsisten. Pemerintah memiliki peran melalui kebijakan dan sistem pengawasan. Masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan di tingkat lapangan, sementara dunia usaha memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan.
Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam edukasi publik, pengawasan, serta mendorong agar kepentingan masyarakat dan lingkungan tetap menjadi perhatian.
Bagi CACA Sumsel, kolaborasi tersebut perlu diwujudkan dalam langkah nyata, bukan berhenti pada deklarasi.
Sebab ketika hutan dan lahan terbakar, dampaknya tidak hanya berupa hilangnya vegetasi. Kualitas udara, kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, aktivitas ekonomi, hingga kepentingan generasi mendatang turut terdampak.
“Bersinergi. Berkolaborasi. Selamatkan Hutan. Selamatkan Masa Depan.”
Reporter : Budi R
Redaksi : Rosindonews.com
Social Header