SUMENEP | (RN.COM) – Polemik terkait aksi puluhan warga di Kantor Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, pada Rabu (23/9/2026), memasuki babak baru. Pihak Johari membantah keras tudingan yang menyebut dirinya melakukan pemerasan terhadap pelaku kegiatan reklamasi di wilayah Sapeken.

Johari disebut-sebut meminta uang sebesar Rp10 juta, yang kemudian diklaim turun menjadi Rp5 juta. Namun, pihak Johari menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan.

Pihak Johari juga membantah adanya tindakan intimidasi terhadap warga maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan reklamasi di Kecamatan Sapeken.

Menurut pihak Johari, tudingan tersebut disampaikan oleh sejumlah pihak, termasuk Sauki dan Dondon. Mereka menilai pernyataan tersebut belum disertai bukti yang dapat dibuktikan secara hukum dan berpotensi merugikan nama baik Johari.

“Kami membantah keras tudingan tersebut. Johari tidak pernah melakukan pemerasan, meminta uang, ataupun mengintimidasi warga,” demikian pernyataan pihak yang mewakili Johari.

Pihak Johari menyayangkan adanya informasi yang dinilai telah berkembang menjadi opini publik sebelum persoalan tersebut dibuktikan melalui proses hukum.

Mereka bahkan mempersilakan pihak yang menuding untuk membawa persoalan tersebut ke kepolisian apabila memiliki bukti terkait dugaan pemerasan maupun intimidasi.

Johari disebut siap mengambil langkah hukum untuk meluruskan tudingan yang dinilai telah merugikan nama baiknya.

Pihak Johari juga mengimbau masyarakat Sapeken agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya. Mereka meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta secara objektif.

Hingga berita ini diturunkan, tudingan mengenai dugaan pemerasan dan intimidasi tersebut masih menjadi bagian dari sengketa informasi antara para pihak. Kebenaran mengenai dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum dan alat bukti yang sah.

Rosindo News akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab.