SUMENEP | (RN.COM) - Niat hati ingin menegakkan kebenaran dan mengawal uang rakyat, seorang aktivis kepulauan asal Sumenep, Juhari, justru diperlakukan bak penjahat kakap. Alih-alih disambut dengan keterbukaan, ia malah disidang, diintimidasi, dan diancam oleh kerumunan massa yang diduga sudah dikondisikan di Kantor Kecamatan Sapeken, Rabu (24/9).
Semua bermula dari kepedulian murni. Juhari sengaja berlayar dari Kangean menuju Sapeken demi mendokumentasikan proyek pembangunan SMP Negeri 1 Sapeken yang sedang dikerjakan. Ia ingin memastikan anggaran negara yang digelontorkan benar-benar sampai dan sesuai spesifikasi, bukan sekadar jadi ajang bagi-bagi kue proyek.
Namun, Drama sandiwara licik sesungguhnya terjadi saat ia hendak pulang ke Desa Bilis bilis, Kecamatan Arjasa. Di tengah jalan, mata tajam sang aktivis menangkap pemandangan yang bikin elus dada: sekelompok pekerja asyik menurunkan hasil pengerukan karang laut di areal reklamasi milik seseorang bernama Sauki.
Ketika ditanya siapa dalang di balik perusakan ekosistem laut tersebut, salah seorang pekerja yang mengaku istri Sauqi dengan santai menjawab, "Kami sudah kantongi izin resmi dari Kepala Desa Sapeken!" Wah, hebat betul Pak Kades. Sejak kapan kepala desa punya wewenang menerbitkan izin penambangan karang laut yang jelas-jelas merusak lingkungan
Belum sempat temuan perusakan lingkungan itu dicerna dengan akal sehat, sebuah panggilan masuk ke ponsel Juhari. Sang penelepon tak lain adalah kadus, Kepala Dusun di Sapeken. Dengan nada memerintah, sang kadus meminta Juhari datang ke kantor kecamatan untuk menemui Plt Camat Sapeken, Hamka.
Bukannya diajak berdiskusi sebagai mitra kontrol sosial, Juhari justru disambut kerumunan massa yang diduga kuat sudah disetting untuk mengerjainya. Ia dituding sebagai pemeras, diancam, dan sama sekali tidak diberi ruang untuk menjelaskan niat kedatangannya.
Lebih parahnya lagi, Kades Sapeken dengan percaya diri melarang Juhari menginjakkan kaki di Sapeken lagi. Wah, hebat benar. Kira-kira sejak kapan Kades Sapeken diangkat jadi "penjaga gerbang surga" yang berhak melarang orang datang ke suatu wilayah?
Yang paling menyedihkan dari insiden hari Rabu itu bukan cuma soal intimidasi massa, melainkan sikap para pemangku kekuasaan yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat. (Dada Terasa Sesak Ketika Forum Pimpinan Kecamatan Berubah Jadi "Penonton Bayaran")
Bagaimana bisa, di dalam kantor kecamatan yang seharusnya steril dan berwibawa, jajaran Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) mulai dari Plt Camat Sapeken Hamka, Kapolsek Sapeken, hingga Babinsa setempat hanya duduk diam membisu?
Mereka menyaksikan seorang warga diperlakukan tidak adil seolah-olah tanpa hukum, tanpa daya, dan tanpa suara. Publik tentu bertanya-tanya: Apakah para aparat penegak hukum ini memang benar-benar takut pada sang Kades, atau sedang sibuk pura-pura buta demi menjaga kenyamanan sesama penguasa lokal? Pepatah lama tampaknya pas untuk menggambarkan situasi ini: Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu.
Menanggapi drama murahan di kantor kecamatan tersebut, Juhari memilih jalur cepat yang benar namun tegas. Ia tidak gentar dengan gertakan sambal para "kroco" bermental preman yang diduga tak berakhlak tersebut.
"Silakan tuduh saya macam-macam di hadapan massa. Tapi ingat, orang-orang yang sudah berbuat kasar dan mendzolimi dengan menuduh saya sebagai pemeras di depan umum harus berani membuktikannya di depan penyidik Polres Sumenep!" tegas Juhari dengan kepala tegak.
Kasus ini kini menjadi masalah serius bagi penegak hukum di Kabupaten Sumenep. Apakah hukum benar-benar masih tajam ke atas dan tumpul ke bawah, atau justru mandul di hadapan penguasa desa yang merasa kebal hukum? Kita tunggu kelanjutan laporan resminya di kepolisian!
Reporter : Johari, SH
Redaksi : Rosindonews.com

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.