Praktisi Hukum Nurul Hudah,S.E., SH,.MH
SURABAYA | (RN.COM) — Penyidikan dugaan penyelundupan 3.394 ekor burung asal Vietnam didorong untuk tidak berhenti pada penetapan tersangka yang telah dilakukan. Praktisi hukum nasional Nurul Hudah, S.E., S.H., M.H., meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh rantai perkara apabila ditemukan bukti yang mengarah kepada pihak lain.

Menurut Nurul, keberadaan ribuan burung dalam satu perkara menunjukkan adanya rangkaian aktivitas yang perlu didalami, mulai dari pengadaan, pengangkutan, penyimpanan hingga pihak yang menerima satwa tersebut.

“Ribuan burung tidak membiayai pengirimannya sendiri. Ada proses pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, dan penerimaan yang harus diperiksa. Siapa membayar? Siapa memerintah? Siapa menerima? Siapa menikmati keuntungan? Pertanyaan itu harus dijawab dengan bukti,” ujar Nurul dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Ia menilai penetapan dua tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang tetap perlu dikembangkan apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan pihak lain.

Nurul meminta aparat tidak hanya berfokus pada pihak yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang mengendalikan atau membiayai kegiatan tersebut.

Telusuri Aliran Dana dan Komunikasi
Selain barang bukti berupa ribuan burung, Nurul mendorong penyidik mendalami aspek finansial dan komunikasi yang berkaitan dengan perkara.

Menurut dia, transaksi keuangan, komunikasi, dokumen pengiriman, jalur masuk, serta hubungan antara pemasok dan penerima dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap konstruksi perkara.

“Besarnya sitaan harus diikuti kedalaman penyidikan. Publik perlu mengetahui bagaimana ribuan satwa dapat masuk dan siapa saja yang berperan. Ungkap melalui proses hukum yang sah, bukan melalui tuduhan tanpa pembuktian,” katanya.

Namun, Nurul juga mengingatkan agar proses hukum tetap dilakukan secara individual. Menurutnya, kepemilikan gudang, kendaraan, maupun rekening tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Peran dan keterlibatan masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses hukum.

Nasib Burung yang Disita Juga Jadi Perhatian
Selain aspek penegakan hukum, Nurul menyoroti penanganan ribuan burung yang telah diamankan.

Ia meminta burung-burung tersebut tidak langsung dilepas ke alam tanpa melalui pemeriksaan kesehatan, identifikasi jenis, serta kajian mengenai habitat dan risiko terhadap ekosistem lokal.

Hal itu dinilai penting karena satwa yang berasal dari luar Indonesia perlu mendapatkan penanganan yang mempertimbangkan aspek kesehatan hewan, karantina, serta potensi dampak ekologis.

Nurul juga menyoroti informasi mengenai 161 burung yang ditemukan mati. Ia meminta penyebab kematian diperiksa secara profesional agar terdapat penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kematian satwa jangan sekadar menjadi angka. Pemeriksaan harus menghasilkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dugaan yang dibiarkan menggantung,” ujarnya.

Jangan Berhenti pada Penangkapan
Nurul menegaskan bahwa proses hukum terhadap perkara tersebut harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Menurutnya, siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan perannya masing-masing.

“Tidak boleh ada pihak yang kebal pemeriksaan karena uang, kedudukan, atau hubungan. Tidak boleh pula ada orang dikorbankan demi kesan bahwa perkara sudah selesai. Lindungi satwanya, bongkar jaringannya, dan tuntut pertanggungjawaban setiap pihak yang keterlibatannya terbukti,” tegas Nurul.

Pernyataan tersebut menjadi dorongan agar penyidikan dugaan penyelundupan satwa tidak hanya berhenti pada barang bukti dan pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga mengungkap konstruksi perkara secara utuh apabila bukti penyidikan memang menunjukkan adanya pihak lain yang terlibat.

Rosindo News | Akurat, Cepat, Berimbang