Rikha Permatasari: Telusuri Pemodal, Pengendali, Pemasok, Jalur Masuk hingga Pihak Penerima

JAWA TIMUR | (RN.COM) — Pengungkapan dugaan penyelundupan 3.394 ekor burung asal Vietnam ke Sidoarjo oleh Bareskrim Polri dinilai harus menjadi pintu masuk untuk membongkar rantai perdagangan satwa lintas negara secara menyeluruh.

Perkara tersebut tidak hanya menyangkut perdagangan satwa, tetapi juga berkaitan dengan karantina, biosekuriti, perlindungan satwa, serta pengawasan lalu lintas hewan dari luar negeri.(4/10/2026) 

Bareskrim menyebut ribuan burung tersebut diduga masuk ke Indonesia tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal, tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, serta tidak dilaporkan atau diserahkan kepada petugas karantina. Dari total 3.394 ekor, sebanyak 3.233 ekor dilaporkan masih hidup, sementara 161 ekor ditemukan mati.

Dua warga negara Vietnam telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Praktisi Hukum Nasional, Dr. (c) TNI AD (Purn.) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga menjalankan aktivitas di lapangan.

«“Kalau yang ditangkap hanya orang yang mengurus dan merawat burung, sementara siapa pemilik modal, siapa pengendali, siapa pemasok, bagaimana jalurnya, siapa penerima akhirnya, dan bagaimana satwa tersebut bisa masuk ke wilayah Indonesia belum terungkap secara utuh, maka pekerjaan penegakan hukum belum selesai.”»

BUKAN SEKADAR PERDAGANGAN SATWA

Menurut Rikha, perkara tersebut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas karena pemasukan hewan dari luar negeri berkaitan langsung dengan sistem karantina dan perlindungan kesehatan hewan.

Ia menilai karantina bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari sistem perlindungan negara terhadap ancaman penyakit hewan serta risiko terhadap sumber daya hayati.

“Karantina bukan formalitas administratif. Karantina adalah benteng negara untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit serta melindungi sumber daya hayati dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, penyidikan dinilai perlu menjawab sejumlah pertanyaan penting, mulai dari asal pengiriman, pemilik dan pembiaya, pihak yang memesan atau menerima, jalur masuk ke Indonesia, hingga pihak yang mengatur transportasi dan penyimpanan satwa.

Termasuk pula perlu ditelusuri apakah terdapat jaringan perdagangan satwa lintas negara yang lebih besar dan apakah ada pihak lain yang membantu, memfasilitasi, mengetahui, atau memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

DUA TERSANGKA BUKAN AKHIR PENYIDIKAN

Bareskrim menyatakan perkara masih dikembangkan untuk menelusuri jaringan utama dan pihak-pihak lain. Polisi juga telah memeriksa sejumlah orang serta menyita sejumlah barang bukti, termasuk kandang pengiriman dan kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut satwa.

Rikha menegaskan, pengembangan perkara harus dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti.

“Jangan ada kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah. Tetapi jangan pula ada perlindungan terhadap siapa pun yang berdasarkan alat bukti terbukti terlibat.”

Ia juga mengingatkan bahwa penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak hukum dan harus diperlakukan berdasarkan hukum acara pidana serta asas praduga tak bersalah.

TELUSURI UANG DAN KOMUNIKASINYA

Menurut Rikha, apabila ditemukan indikasi keuntungan ekonomi, penyidik perlu menelusuri aliran transaksi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Bukti transaksi, komunikasi, dokumen pengiriman, pembayaran, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap struktur jaringan.

“Kalau ada keuntungan ekonomi, maka penyidik jangan hanya berhenti pada barang bukti burung. Telusuri uangnya. Telusuri komunikasinya. Telusuri pengirimnya. Telusuri penerimanya. Telusuri siapa yang memberikan perintah. Semua harus dibangun dari alat bukti, bukan asumsi.”

161 BURUNG MATI HARUS DIPERIKSA

Temuan 161 ekor burung dalam kondisi mati juga menjadi perhatian.

Rikha meminta kondisi tersebut didokumentasikan dan diperiksa secara profesional untuk mengetahui penyebab kematian serta kondisi kesehatan satwa.

“Kematian 161 ekor satwa tidak boleh hanya menjadi angka statistik. Harus ada pemeriksaan dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.”

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dan aspek biosekuriti harus menjadi bagian integral dari penanganan barang bukti, terlebih satwa tersebut diduga masuk dari luar negeri tanpa melalui prosedur karantina.

TEGAS, TETAPI TETAP BERDASARKAN HUKUM

Rikha menegaskan bahwa ketegasan penegakan hukum harus berjalan seiring dengan prinsip negara hukum.

Penyidik sebelumnya menyampaikan perkara tersebut disangkakan menggunakan Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 86 UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar.

“Hukum harus keras terhadap perbuatannya, tetapi tetap adil terhadap manusianya. Profesionalitas aparat justru terlihat ketika penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih, tanpa kriminalisasi, tanpa intervensi, dan tanpa berhenti pada pelaku lapangan.”

JANGAN BIARKAN KASUS BESAR BERAKHIR PADA PELAKU KECIL

Rikha berharap pengungkapan 3.394 ekor burung tersebut tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku yang terlihat di lapangan apabila memang terdapat bukti mengenai jaringan yang lebih besar.

«“Negara tidak boleh kalah oleh jaringan penyelundupan. Tetapi negara juga tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi. Bongkar dengan alat bukti. Ungkap berdasarkan fakta. Kejar pengendali apabila memang ditemukan bukti keterlibatannya.”»

Menurutnya, penegakan hukum yang profesional bukan diukur dari seberapa gaduh sebuah perkara diberitakan, tetapi dari seberapa terang fakta dan alat bukti mampu mengungkap keseluruhan perkara.

“Tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh pandang bulu. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas. Dan tidak boleh ada satu pun orang yang dikorbankan tanpa dasar hukum.”

Dr. (c) TNI AD (Purn.) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM.
Praktisi Hukum Nasional | Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik
“Profesional, Berintegritas, Berhati Nurani, Berketuhanan, Tegak Lurus.”