GORONTALO | (RN.COM) — Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli HAM dan Demokrasi West Papua (FSMPMD-WP) di Provinsi Gorontalo menggelar aksi pada Rabu, 30 September 2026. Aksi tersebut mengangkat isu sejarah politik Papua, hak menentukan nasib sendiri, dugaan persoalan HAM, keberadaan aparat keamanan, serta kebijakan pemerintah Indonesia di Tanah Papua.
Dalam pernyataan dan orasi yang disampaikan peserta aksi, massa mempertanyakan kembali proses politik yang menjadi bagian dari sejarah integrasi Papua ke Indonesia. Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan yang menurut massa berkaitan dengan penyelesaian persoalan Papua secara demokratis dan bermartabat.
Namun, penting dicatat bahwa penyebutan sejumlah dokumen sejarah dalam narasi aksi perlu ditempatkan secara presisi. Berdasarkan arsip resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Irian) atau yang dikenal sebagai New York Agreement ditandatangani Indonesia dan Belanda di New York pada 15 Agustus 1962. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 21 September 1962 setelah diratifikasi dan setelah Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 1752 (XVII).
Dokumen tersebut mengatur proses pemindahan administrasi wilayah dari Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum kemudian dialihkan kepada Indonesia. Perjanjian itu juga memuat ketentuan mengenai pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi penduduk wilayah tersebut.
Karena itu, klaim bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian “ilegal” merupakan posisi politik yang disampaikan oleh peserta aksi, bukan kesimpulan yang dapat begitu saja dinyatakan sebagai fakta hukum tanpa penjelasan dan sumber yang mendukung.
Kronologi Aksi
Berdasarkan kronologi yang disampaikan FSMPMD-WP, massa mulai melakukan persiapan sekitar pukul 13.30 WITA.
Pada pukul 13.34 WITA, salah seorang peserta, Tina, memimpin doa sebelum massa bergerak menuju lokasi aksi. Semenit kemudian, massa mulai bergerak menuju titik aksi dengan dipimpin koordinator lapangan.
Sekitar pukul 13.39 WITA, wakil koordinator lapangan menyampaikan orasi ilmiah. Selanjutnya, pada pukul 13.42 WITA, korlap mengajak peserta menyanyikan sejumlah lagu perjuangan dan menyampaikan seruan aksi.
Orasi kemudian dilanjutkan oleh sejumlah peserta. Pada pukul 13.51 WITA, Efendi menyampaikan orasi. Disusul Kemison Narek pada pukul 14.04 WITA.
Sekitar pukul 14.18 WITA, massa tiba di titik aksi. Peserta bernama Bainus kemudian menyampaikan orasi, disusul Etitus pada pukul 14.25 WITA.
Pada pukul 14.33 WITA, moderator mulai memimpin jalannya aksi di titik tersebut.
Situasi kemudian disebut sempat diwarnai kehadiran aksi tandingan menggunakan mobil pengeras suara sekitar pukul 14.35 WITA. Meski demikian, massa FSMPMD-WP melanjutkan penyampaian aspirasi.
Sejumlah peserta kembali menyampaikan orasi, antara lain Marsel pada pukul 14.41 WITA dan Manus Jikwa pada pukul 14.45 WITA.
Pada pukul 14.46 WITA, aksi dihentikan sementara selama sekitar 30 menit karena azan. Aksi kemudian kembali dilanjutkan.
Sekitar pukul 14.57 WITA, personel Satuan Lalu Lintas tiba di lokasi aksi. Penyampaian orasi tetap berlangsung hingga sore hari.
Pada pukul 15.27 WITA, peserta dari Liga Mahasiswa disebut tiba di lokasi. Selanjutnya, Elia Edowai menyampaikan orasi pada pukul 15.28 WITA.
Orasi terus bergantian hingga menjelang petang. Sejumlah nama yang tercatat menyampaikan orasi antara lain Yakin, Yanuarius Tebai, Nason Tigau, Joni Kogoya, Noten, Deswai, Yunus Boma, hingga Arnol.
Menurut kronologi yang diberikan penyelenggara, satu unit kendaraan Dalmas kepolisian tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WITA.
Sekitar pukul 17.04 WITA, pihak kepolisian mendatangi massa aksi. Penyelenggara menyebut terdapat lebih dari 20 anggota kepolisian di lokasi. Negosiasi kemudian dilakukan antara pihak kepolisian dan perwakilan massa.
Pada pukul 17.30 WITA, peserta aksi menyebut kepolisian kembali meminta massa membubarkan diri. Permintaan serupa disebut kembali disampaikan sekitar pukul 17.34 WITA.
Menjelang malam, aksi kembali dihentikan sementara karena azan Magrib.
Sekitar pukul 18.00 WITA, massa menyampaikan pernyataan sikap yang dibacakan oleh korlap. Setelah itu, massa bergerak meninggalkan lokasi menuju Honai IMPIP.
Massa dilaporkan tiba di Honai IMPIP sekitar pukul 18.44 WITA. Empat menit kemudian, wakorlap memberikan arahan agar peserta beristirahat.
Evaluasi internal aksi kemudian dilakukan sekitar pukul 19.09 WITA.
13 Tuntutan FSMPMD-WP
Dalam aksi tersebut, FSMPMD-WP menyampaikan 13 isu dan tuntutan utama.
Pertama, mereka meminta hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua disebut sebagai salah satu solusi demokratis atas persoalan Papua.
Kedua, massa mendesak pemerintah mengesahkan undang-undang mengenai masyarakat adat di seluruh Tanah Papua.
Ketiga, mereka menuntut penarikan militer organik dan non-organik dari wilayah Papua.
Keempat, massa meminta akses bagi jurnalis nasional dan internasional dibuka seluas-luasnya di seluruh wilayah Papua.
Kelima, mereka mendesak pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai manipulasi informasi politik mengenai Papua di kawasan Asia-Pasifik maupun forum internasional.
Keenam, massa menyerukan pencabutan UU Cipta Kerja, kebijakan Otonomi Khusus Papua, serta kebijakan Daerah Otonom Baru (DOB).
Ketujuh, mereka menuntut penghentian kegiatan PT Freeport, BP LNG Tangguh, perusahaan kelapa sawit, Proyek Strategis Nasional dan kegiatan pertambangan lainnya di Tanah Papua.
Kedelapan, massa menyerukan penghentian apa yang mereka sebut sebagai rasisme dan politik rasial terhadap masyarakat Papua.
Kesembilan, mereka menuntut pengungkapan dan pertanggungjawaban atas kasus penembakan terhadap mahasiswa Universitas Cenderawasih yang mereka sebut sebagai pelanggaran HAM.
Kesepuluh, mereka meminta pemerintah Indonesia membuka akses bagi Komisioner Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua.
Kesebelas, mereka juga menyerukan pertanggungjawaban pihak gereja berkaitan dengan apa yang mereka sebut sebagai Rome Agreement di Vatikan.
Keduabelas, massa menuntut pembebasan seluruh tahanan politik Papua.
Ketigabelas, mereka meminta PBB mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan yang mereka kaitkan dengan New York Agreement dan status politik Papua.
Perdebatan Papua Tak Selesai di Jalanan
Aksi FSMPMD-WP di Gorontalo memperlihatkan bahwa persoalan Papua tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga menyentuh sejarah, hak masyarakat adat, demokrasi, HAM, pembangunan, sumber daya alam, serta perdebatan mengenai status politik Papua.
Di sisi lain, pembahasan mengenai sejarah integrasi Papua membutuhkan ketelitian terhadap dokumen internasional. PBB mencatat New York Agreement sebagai perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang mengatur transfer administrasi West New Guinea melalui UNTEA dan memuat ketentuan mengenai pelaksanaan penentuan nasib sendiri.
PBB juga mencatat bahwa Majelis Umum mengadopsi Resolusi 1752 (XVII) pada 21 September 1962, yang mengambil catatan atas perjanjian tersebut dan memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menjalankan tugas yang diberikan dalam perjanjian.
Dengan demikian, kritik terhadap proses sejarah tersebut tetap merupakan bagian dari perdebatan politik yang hidup, tetapi pemberitaan mengenai Papua perlu membedakan secara jelas antara dokumen sejarah, fakta hukum, interpretasi politik, dan tuntutan kelompok masyarakat.
Yang menjadi persoalan lebih luas adalah bagaimana negara memastikan bahwa perbedaan pandangan mengenai Papua dapat disampaikan melalui ruang demokrasi, sementara keamanan masyarakat, kebebasan pers, hak masyarakat adat dan penghormatan terhadap HAM tetap dijamin.
Aksi FSMPMD-WP di Gorontalo akhirnya ditutup dengan pernyataan sikap dan kepulangan massa ke Honai IMPIP. Tidak ada keterangan dari kepolisian yang tercantum dalam kronologi penyelenggara terkait seluruh rangkaian aksi tersebut. Karena itu, keterangan resmi kepolisian mengenai pengamanan, dinamika aksi tandingan, dan proses negosiasi masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan berimbang.
Korlap: Mecki dan Doni.
Penanggung jawab: KNPB, AMPTPI, IMPIP, dan LMID.
Catatan redaksi: Sebagian besar kronologi dan tuntutan dalam berita ini bersumber dari dokumen/keterangan penyelenggara aksi. Klaim mengenai pelanggaran HAM, status legalitas perjanjian, serta tuduhan terhadap pihak tertentu tidak dianggap sebagai fakta yang telah terbukti tanpa verifikasi dari sumber independen dan/atau otoritas yang berwenang.
Sumber : Mahasiswa Aksi

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.