MAKASSAR | (RN.COM) — Ketua Umum DPD Gerakan Revolusi Hukum (GRH) Sulawesi Selatan, M. Ishadul Islami Akbar, S.H., melontarkan kritik keras terhadap penggunaan Instruksi Presiden (Inpres) dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mempertanyakan apakah penerbitan 21 Inpres yang disorotnya masih berada dalam koridor kewenangan eksekutif atau justru berpotensi mengambil alih fungsi konstitusional lembaga legislatif.
Dalam keterangannya di Makassar, Selasa (20/10/2026), Ishadul menegaskan bahwa persoalan Inpres tidak cukup dilihat dari kewenangan Presiden untuk memberikan instruksi kepada jajaran pemerintahan. Menurut dia, hal yang lebih mendasar adalah memastikan kebijakan tersebut tidak melampaui batas kewenangan eksekutif.
“Permasalahan utama penggunaan Inpres bukan semata apakah Presiden berwenang menerbitkan instruksi, melainkan apakah Inpres masih menjalankan keputusan yang sah atau justru mengambil alih fungsi formulasi kebijakan, legislasi, dan penganggaran yang seharusnya melalui jalur konstitusional,” tegas Ishadul.
Soroti UUD 1945 dan Kewenangan DPR
Ishadul menilai penggunaan Inpres perlu diuji berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ia juga merujuk Pasal 20 ayat (1) mengenai kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang serta Pasal 23 ayat (1) yang mengatur APBN.
Menurutnya, apabila suatu instruksi presiden digunakan untuk mengatur materi yang seharusnya ditetapkan melalui undang-undang atau menjalankan kebijakan anggaran di luar mekanisme yang sah, persoalan tersebut dapat menimbulkan masalah konstitusional.
Ia pun meminta pemerintah menjelaskan dasar hukum, ruang lingkup, serta konsekuensi anggaran dari 21 Inpres yang menjadi sorotannya.
Inpres Bukan Undang-Undang
Dalam argumentasinya, Ishadul merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 13 Tahun 2022.
Ia menyoroti bahwa Instruksi Presiden tidak tercantum sebagai jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki Pasal 7 ayat (1). Karena itu, menurutnya, penggunaan Inpres harus tetap dibatasi oleh kewenangan Presiden dan tidak boleh dijadikan jalan untuk menghindari prosedur pembentukan undang-undang.
Ishadul juga mengaitkan kritiknya dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan larangan penyalahgunaan wewenang.
Ingatkan Prinsip Partisipasi Publik
Ishadul turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang berkaitan dengan pengujian formil UU Cipta Kerja. Putusan tersebut antara lain menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembentukan undang-undang.
Menurut Ishadul, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan publik dijalankan sesuai mekanisme hukum dan tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Namun, penerapan putusan tersebut terhadap masing-masing Inpres tetap perlu dinilai berdasarkan substansi kebijakan dan mekanisme hukum yang relevan.
“Kami Tidak Anti Pemerintah”
Ishadul menegaskan bahwa kritik yang disampaikan GRH bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan dorongan agar kekuasaan dijalankan sesuai konstitusi.
“Gerakan Revolusi Hukum lahir dari jalanan. Kami tidak anti pemerintah. Kami pro pada akuntabilitas. Jika Bapak Presiden Prabowo adalah seorang prajurit sejati, maka jagalah konstitusi, bukan akali konstitusi lewat Inpres. Jika tidak, sejarah akan mencatat dua tahun ini sebagai awal matinya negara hukum,” ujarnya.
GRH Sulawesi Selatan meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai 21 Inpres yang dipersoalkan. Untuk menilai dugaan pelampauan kewenangan secara objektif, diperlukan identifikasi nomor dan substansi setiap Inpres, dasar hukum penerbitannya, serta penjelasan pemerintah mengenai pelaksanaan dan dampak anggarannya.
Catatan Redaksi: Pernyataan mengenai dugaan pelanggaran konstitusi dalam berita ini merupakan pandangan narasumber dan bukan kesimpulan hukum yang telah ditetapkan pengadilan. Penilaian terhadap setiap Inpres memerlukan pemeriksaan atas dokumen dan substansi kebijakan terkait.

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.