JAKARTA | (RN.COM) — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang mengelola lahan, khususnya dalam pemenuhan kewajiban pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prabowo menyebut masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, korporasi yang tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla akan menjadi perhatian dan ditertibkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan sejumlah akademisi. Dalam forum itu, ia menyoroti pentingnya kesiapan perusahaan dalam mencegah dan menangani potensi kebakaran di wilayah konsesinya.
Menurut Prabowo, perusahaan pengelola lahan memiliki sejumlah kewajiban, termasuk menyediakan sarana pemantauan dan pemadaman kebakaran.
“Perusahaan, kita sudah ada ketentuan ya, sudah ada kewajiban-kewajiban ya. Tiap 5 hektare harus ada menara. Tiap sekian hektare harus ada embung, tiap sekian, sudah ada regulasinya. Dan Anda harus punya tim pemadam kebakaran dari karyawan Anda,” kata Prabowo, sebagaimana dikutip dari diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (26/9/2026).
Ada yang Patuh, Ada yang Tidak
Prabowo mengakui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pencegahan karhutla belum seragam.
Sebagian perusahaan disebut telah memenuhi kewajibannya. Namun, masih terdapat korporasi yang dinilai belum menjalankan ketentuan sebagaimana mestinya.
“Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” tegas Prabowo.
Penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Bukan hanya fasilitas pemadaman, pengawasan terhadap dugaan pembakaran lahan secara sengaja juga menjadi perhatian pemerintah.
Korporasi yang Diduga Sengaja Membakar Akan Diselidiki
Prabowo juga menegaskan pemerintah akan terus melakukan penyelidikan terhadap korporasi maupun individu yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan secara sengaja.
Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani melalui pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
“Kita akan selidiki terus korporasi-korporasi, oknum-oknum yang melakukan pembakaran sengaja. Yang pertama, kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam penanganan karhutla. Pemerintah tidak hanya dituntut bertindak setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memastikan kewajiban pencegahan dijalankan sejak awal.
Pendekatan Berbeda untuk Masyarakat
Di sisi lain, Prabowo mengatakan pemerintah tidak ingin masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi harus menggunakan cara membakar.
Ia meminta masyarakat yang membutuhkan lahan untuk berkoordinasi dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah dapat membantu penyediaan lahan dan fasilitas pendukung agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara yang berisiko menimbulkan kebakaran.
“Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita, oke. Tapi korporasi, ah ini lain,” kata Prabowo.
Tantangan Pemerintah: Pengawasan Harus Sampai Lapangan
Pernyataan Presiden tersebut memperlihatkan adanya penekanan berbeda dalam kebijakan pembukaan lahan.
Masyarakat yang membutuhkan lahan diarahkan untuk memperoleh dukungan dan fasilitas dari pemerintah, sedangkan perusahaan tetap dibebani kewajiban pencegahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.
Ketersediaan menara pemantau, embung, peralatan pemadam, serta tim penanggulangan kebakaran tidak cukup hanya tercatat dalam dokumen perusahaan. Efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan dan kesiapan nyata ketika potensi kebakaran muncul.
Karhutla sendiri memiliki dampak yang luas, mulai dari kerusakan ekosistem, gangguan kualitas udara, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga potensi kerugian ekonomi.
Karena itu, penertiban korporasi yang tidak memenuhi kewajiban harus berjalan bersama dengan pengawasan yang transparan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pesan Presiden Prabowo jelas: pengelolaan lahan bukan sekadar soal membuka lahan, tetapi juga tentang memastikan siapa pun yang menguasai dan memanfaatkannya bertanggung jawab mencegah kebakaran.(**)

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.