praktisi hukum Darman Sri Gandi, S.H., M.H.
SUBANG | (RN.COM) — Penanganan ribuan burung asal Vietnam yang diamankan dalam kasus dugaan penyelundupan mendapat perhatian dari praktisi hukum Darman Sri Gandi, S.H., M.H.

Darman menilai rencana atau gagasan pelepasan satwa tersebut ke alam Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan alasan untuk menambah populasi burung. Menurutnya, keputusan pelepasan harus didasarkan pada pemeriksaan kesehatan, identifikasi spesies, serta kajian mengenai kesesuaian habitat dan potensi dampaknya terhadap ekosistem lokal.

“Menambah jumlah burung bukan jaminan memperkaya keanekaragaman hayati.
Tanpa pemeriksaan kesehatan, identifikasi jenis, dan penilaian habitat, pelepasan justru berpotensi memindahkan risiko kepada satwa lokal. Alam Indonesia tidak boleh menanggung akibat keputusan yang gegabah,” ujar Darman dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Menurut Darman, satwa yang telah diamankan harus mendapatkan perawatan dan penanganan karantina yang layak selama proses hukum maupun pemeriksaan berlangsung.

Ia juga meminta penyebab kematian burung yang ditemukan mati diperiksa secara menyeluruh agar tidak berhenti sebatas pencatatan jumlah satwa yang menjadi barang bukti.

Penyidikan Diminta Telusuri Pengendali
Selain persoalan penanganan satwa, Darman mendorong aparat penegak hukum mengembangkan penyidikan apabila terdapat alat bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyelundupan tersebut.

Ia meminta penyidik menelusuri bagaimana proses pengadaan, pembiayaan, pengiriman, jalur masuk hingga penerimaan satwa tersebut berlangsung.

“Jangan berhenti pada siapa yang menjaga kandang. Telusuri siapa yang membayar pengiriman, mengatur jalur masuk, memberikan perintah, dan menerima hasil perdagangan. Jika alat bukti mengarah kepada pemodal atau pengendali, penyidikan wajib mengikuti bukti tersebut,” katanya.

Namun demikian, Darman mengingatkan agar pengembangan perkara tidak dilakukan berdasarkan asumsi. Setiap pihak yang diduga memiliki keterlibatan harus diperiksa berdasarkan bukti dan peran masing-masing.

“Pelaksana lapangan tidak boleh dijadikan penutup perkara untuk membiarkan pengendali luput. Tetapi hubungan bisnis atau kedekatan dengan tersangka juga tidak otomatis membuktikan kesalahan. Ungkap dengan bukti, bukan asumsi,” tegasnya.

Selamatkan Satwa, Ungkap Rantai Perkara
Darman menilai penanganan kasus tersebut memiliki dua aspek yang harus berjalan beriringan. Pertama, memastikan ribuan satwa yang diamankan memperoleh penanganan yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip konservasi. 

Kedua, memastikan proses penyidikan mampu mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh apabila bukti mengarah kepada pihak lain.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus mampu memberikan pertanggungjawaban berdasarkan peran dan bukti keterlibatan masing-masing pihak.

“Selamatkan satwanya secara bertanggung jawab. Telusuri aliran uangnya. Buktikan rantai perintahnya. Tidak boleh ada kekebalan bagi pihak yang terbukti terlibat, dan tidak boleh ada orang dikorbankan tanpa dasar hukum,” pungkas Darman.

praktisi hukum : 
Darman Sri Gandi, S.H., M.H.