SUMBA BARAT | (RN.COM) — Sengketa penguasaan lahan di kawasan Watumete, Desa Pahola, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, memasuki babak baru. Kuasa hukum Yanti Erliyanti menyatakan akan menempuh langkah hukum setelah proses pengembalian batas hak atas tanah dan pemaparan hasilnya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sumba Barat.(28/10/2026)
Kuasa hukum Yanti Erliyanti, Markus Duka Baru, S.H., M.H., dalam pernyataan sikapnya menyebut kliennya merupakan pemegang hak atas bidang tanah di Watumete yang dibuktikan dengan sertifikat-E hak atas tanah.
Menurut pihak Yanti, persoalan bermula dari adanya penguasaan dan pemanfaatan sebagian lahan yang mereka klaim merupakan bagian dari bidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat atas nama Yanti Erliyanti.
Proses pengembalian batas sendiri disebut telah dilaksanakan pada 3 September 2026 oleh Kantah Kabupaten Sumba Barat. Selanjutnya, pemaparan hasil pengembalian batas dilakukan pada 28 September 2026 dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
Dalam kegiatan tersebut hadir PT Watumete Wellness Life dan pihak Tipidter dalam rangka koordinasi penegakan hukum, Yanti Erliyanti bersama kuasa hukumnya, serta Kantah Kabupaten Sumba Barat sebagai penyelenggara dan fasilitator.
Kuasa Hukum: Ada Bagian Lahan Yanti Yanti Erliyanri di manfaatkan di rusak oleh Pihak PT. Watumete Willnes Life berdasarkan pemaparan oleh Kantah Sumba Bara
Dengan pernyataan kuasa hukum Yanti, hasil pemaparan Kantah menunjukkan adanya bagian lahan yang diklaim atau dikuasai PT Watumete Wellness Life yang disebut merupakan bagian dari bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat atas nama Yanti Erliyanti.
Kuasa hukum menyatakan kondisi tersebut menjadi dasar bagi pihaknya untuk mempertanyakan legalitas penguasaan lahan tersebut.
Di sisi lain, menurut pernyataan kuasa hukum, PT Watumete Wellness Life memiliki dasar klaim bahwa sebagian bidang tanah tersebut diperoleh dari Hermanus Heingu Deta, yang disebut sebagai anak dari pemilik awal tanah, sebelum tanah tersebut dibeli oleh Yanti Erliyanti.
Perbedaan dasar klaim inilah yang menjadi titik utama sengketa antara para pihak.
Kuasa hukum Yanti menilai klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang dapat mengesampingkan hak yang tercantum dalam sertifikat milik kliennya. Namun, persoalan mengenai keabsahan masing-masing dasar perolehan hak tetap merupakan persoalan hukum yang dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sempat Dibuka Ruang Penyelesaian Kekeluargaan
Persoalan tersebut sebelumnya juga sempat diarahkan untuk diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan.
Menurut kuasa hukum Yanti, Kantah Kabupaten Sumba Barat membuka ruang penyelesaian secara damai dengan mempertimbangkan penggantian kerugian apabila terdapat kerusakan atau kerugian yang timbul akibat pemanfaatan lahan yang disengketakan.
Yanti, melalui kuasa hukumnya, menyatakan tidak menutup pintu penyelesaian secara damai sepanjang terdapat kesediaan untuk menyelesaikan kerugian yang mereka klaim telah timbul, baik kerugian materiil maupun immateriil.
Namun, menurut versi kuasa hukum Yanti, upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan karena PT Watumete Wellness Life tetap mempertahankan dasar klaim atas tanah tersebut.
Dengan demikian, penyelesaian secara kekeluargaan disebut tidak menemukan titik temu.
Kuasa Hukum Siapkan Langkah Hukum
Gagalnya upaya penyelesaian secara damai membuat kuasa hukum Yanti menyatakan akan melanjutkan persoalan tersebut melalui mekanisme hukum.
Langkah yang disiapkan antara lain menindak lanjut laporan atas dugaan tindak pidana penyerobotan dan Pengerusakan serta Penguasaan lahan kepada aparat penegak hukum, meminta tindak lanjut administratif kepada Kantah Kabupaten Sumba Barat, serta mempertimbangkan upaya hukum perdata apabila diperlukan.
Kuasa hukum juga menyatakan akan menggunakan hak keberatan dan hak jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan apabila diperlukan.
Markus Duka Baru menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada hak yang dimiliki kliennya berdasarkan dokumen kepemilikan tanah yang ada.
"Kami tetap berdiri di atas hak-hak hukum klien kami dan akan menempuh seluruh mekanisme hukum yang tersedia untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan," demikian garis besar sikap kuasa hukum Yanti dalam pernyataan tertulisnya.
Mendorong Kepastian Hukum
Sengketa pertanahan seperti ini pada akhirnya membutuhkan kejelasan mengenai batas bidang tanah, dasar perolehan hak, dokumen kepemilikan, serta bukti-bukti hukum masing-masing pihak.
Karena itu, hasil pengembalian batas yang dilakukan Kantah menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyelesaian sengketa, tetapi aspek hukum mengenai kepemilikan dan dugaan perbuatan melawan hukum tetap harus ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga dan mekanisme hukum yang berlaku.
Kuasa hukum Yanti meminta PT Watumete Wellness Life menghentikan penguasaan, pemanfaatan, dan aktivitas yang mereka nilai berpotensi merugikan bidang tanah milik kliennya sampai terdapat penyelesaian hukum yang memberikan kepastian bagi para pihak.
Rosindo News mencatat, pernyataan mengenai dugaan penguasaan dan kerusakan lahan tersebut merupakan keterangan dari pihak Yanti Erliyanti melalui kuasa hukumnya.
PT Watumete Wellness Life memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, atau penjelasan atas klaim tersebut. Penentuan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan lembaga yang berwenang berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
Sumber : Team Adv. Markus & Partner

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.