SUBANG | (RN.COM) — Ketua Tim Kuasa Hukum, Dr. (c) TNI AD Purn. Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., mendesak aparat kepolisian dan instansi terkait mengusut dugaan penguasaan lahan tanpa hak, intimidasi, serta perusakan dan penghilangan plang advokasi dalam perkara yang melibatkan kliennya, Hj. Surini dan keluarga, di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Rikha menegaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus diwujudkan melalui langkah nyata, termasuk menjamin hak masyarakat atas keselamatan, tempat tinggal, dan sumber penghidupan.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi tekanan maupun intimidasi dalam memperjuangkan hak atas tanah.
“Negara tidak boleh membiarkan warga menghadapi tekanan sendirian. Ketika tanah dan sumber penghidupan dipersoalkan dengan pengerahan massa atau intimidasi, aparat harus hadir, memeriksa bukti, mencegah tindakan melawan hukum, dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan,” tegas Rikha, Rabu (4/11/2026).
Persoalkan Penguasaan Lahan Bersertifikat
Dalam surat pengaduan yang disampaikan tim kuasa hukum, disebutkan terdapat dua bidang sawah yang tercatat atas nama Surini binti Rantam. Kedua bidang tersebut masing-masing tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02047 seluas 3.462 meter persegi dan SHM Nomor 02218 seluas 6.843 meter persegi.
Tim kuasa hukum menilai hak atas tanah tersebut harus dihormati dan tidak boleh dikuasai secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah.
Rikha merujuk Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak milik pribadi serta melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur hak milik sebagai hak atas tanah yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuh dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya.
Ia juga mengacu pada Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menempatkan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis sepanjang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.
“Tanah bersertifikat atas nama klien kami tidak boleh dikuasai secara fisik oleh siapa pun tanpa dasar hukum yang sah. Apabila ada keberatan mengenai kepemilikan atau harta bersama, ajukan dan buktikan melalui proses hukum. Jangan mengganti pembuktian dengan tekanan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait empang atau tambak yang disebut berada dalam penggarapan keluarga berdasarkan dokumen Perhutani, tim meminta agar objek tersebut diperiksa secara tersendiri. Sebab, dasar penggarapan tidak serta-merta dapat disamakan dengan kepemilikan tanah berdasarkan SHM.
Atribut Organisasi Bukan Kewenangan Eksekusi
Persoalan lain yang disoroti tim kuasa hukum adalah dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang disebut mengatasnamakan Laskar Merah Putih (LMP) Marcab Subang.
Tim juga mempersoalkan penggunaan atribut organisasi dan spanduk yang merujuk pada perkara perceraian Nomor 1591/Pdt.G/2026/PA.Sbg.
Menurut Rikha, pencantuman nomor perkara maupun keberadaan surat kuasa tidak otomatis memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk menguasai lahan atau melakukan tindakan pemaksaan.
“Mencantumkan nomor perkara tidak melahirkan kewenangan untuk menguasai lahan. Surat kuasa juga tidak memberi hak kepada penerimanya untuk menggunakan intimidasi atau melakukan tindakan di luar hukum,” katanya.
Ia menegaskan, organisasi kemasyarakatan harus menjalankan aktivitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Rikha merujuk Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang mengatur larangan bagi ormas melakukan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta menjalankan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.
Atas dasar itu, ia meminta Kesbangpol dan instansi berwenang menelusuri status kelembagaan serta dugaan penyalahgunaan atribut organisasi. Apabila ditemukan pelanggaran, penindakan diminta dilakukan sesuai ketentuan hukum.
“Atribut organisasi bukan kekebalan hukum. Jangan sampai nama organisasi digunakan untuk menekan warga, sementara pertanggungjawaban atas tindakannya dihindari,” tegasnya.
Empat Plang Tambak Dilaporkan Hilang
Tim kuasa hukum juga meminta aparat mengusut dugaan perusakan dan penghilangan plang advokasi yang sebelumnya dipasang di lokasi tanah dan tambak yang menjadi objek sengketa.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 201/RPSlaw/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada jajaran kepolisian, mulai tingkat pusat hingga Polsek Blanakan.
Berdasarkan keterangan dalam dokumen pengaduan, awalnya terdapat enam plang yang dipasang di area sawah dan empang atau tambak. Sebagian plang di area sawah disebut telah dipasang kembali. Namun, empat plang di area empang atau tambak dilaporkan tidak ditemukan, sementara penyangga bambunya masih tersisa.
Tim meminta polisi memeriksa saksi, dokumentasi pemasangan, kondisi setiap plang, waktu kejadian, serta pihak yang diduga memindahkan atau menghilangkannya.
Rikha menyebut dugaan tersebut perlu diteliti berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku, dengan terlebih dahulu memastikan kepemilikan barang, bentuk tindakan, pihak yang bertanggung jawab, serta kerugian yang ditimbulkan.
“Perselisihan tanah tidak memberikan kebebasan untuk merusak barang. Namun, kami juga meminta pemeriksaan yang cermat. Siapa yang memasang plang tandingan dan siapa yang menghilangkan plang kantor hukum harus dibuktikan berdasarkan tindakan masing-masing,” ujarnya.
Minta Dugaan Pemaksaan dalam Tuntutan Rp1,5 Miliar Diperiksa
Selain persoalan lahan dan plang, tim kuasa hukum meminta aparat memeriksa somasi yang menurut pengaduan memuat tuntutan pembayaran sebesar Rp1,5 miliar, penyerahan dokumen aset, serta tenggat waktu tiga hari.
Rikha menilai seluruh isi surat dan kaitannya dengan dugaan tindakan di lapangan perlu diperiksa secara menyeluruh. Ia meminta aparat menelusuri apakah terdapat unsur pemaksaan atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.
Menurutnya, tuntutan pembayaran maupun ancaman menempuh jalur hukum tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai pemerasan. Pembuktian harus didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur pidana.
“Periksa isi surat secara utuh dan hubungannya dengan tindakan di lapangan. Apabila ditemukan bukti pemaksaan yang melawan hukum, tindak tegas. Pengusutan harus menjangkau pihak yang memerintahkan atau mengoordinasikan apabila perannya didukung bukti,” kata Rikha.
Desak Perlindungan bagi Keluarga dan Pengusutan Menyeluruh
Melalui pengaduan kepolisian dan pengaduan kelembagaan Nomor 342/ADV-RPS/LPK/X/2026, tim kuasa hukum menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat dan pemerintah.
Di antaranya meminta perlindungan bagi keluarga, saksi, dan tim advokasi dari ancaman maupun intimidasi; pemeriksaan lokasi serta pengamanan barang bukti; pengusutan setiap dugaan perbuatan secara terpisah; evaluasi terhadap dugaan penyalahgunaan atribut organisasi; serta pemberitahuan perkembangan penanganan perkara secara berkala kepada pelapor atau kuasa hukumnya.
Dokumen pengaduan tersebut juga merujuk Laporan Polisi Nomor LP/B/1962/X/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 16 Oktober 2026 terkait dugaan penyerobotan tanah. Tim menegaskan bahwa nomor laporan tersebut bukan merupakan tanda penerimaan laporan terkait dugaan perusakan plang.
Rikha menegaskan, segala bentuk premanisme, termasuk tindakan yang diduga berlindung di balik atribut organisasi, harus ditangani melalui mekanisme penegakan hukum.
“Premanisme, termasuk yang berlindung di balik seragam atau atribut organisasi, harus diberantas sampai tuntas melalui penegakan hukum. Masyarakat berhak merasa aman di tanah dan rumahnya sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan seluruh dugaan yang disampaikan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.
“Kami tidak akan berhenti mengawal hak klien. Ketegasan harus berjalan bersama pembuktian, dan perlindungan masyarakat harus menjadi tindakan nyata,” pungkasnya.

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.