SUBANG | (RN.COM) – Respons cepat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Subang bersama Motekar mendapat apresiasi dari Ketua Tim Kuasa Hukum, Dr. (c) TNI AD (Purn.) Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul langkah pendampingan terhadap seorang perempuan dan seorang anak yang menurut keterangan tim kuasa hukum diduga mengalami intimidasi, teror, serta ancaman berulang di wilayah Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Rikha menilai kehadiran langsung petugas UPTD PPA dan Motekar merupakan langkah penting dalam memastikan perempuan dan anak yang didampingi mendapatkan perhatian, perlindungan, serta layanan pemulihan sesuai kebutuhan mereka.

Secara khusus, Rikha menyampaikan terima kasih kepada Asep Asari dan Susi Sulastri dari UPTD PPA Kabupaten Subang, serta Mumun Munawaroh dari Motekar yang telah turun langsung melakukan asesmen dan mengidentifikasi kebutuhan perlindungan serta pendampingan.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Asep Asari, Ibu Susi Sulastri, dan Ibu Mumun Munawaroh yang telah hadir langsung dan mendengarkan kebutuhan mereka. Asesmen ini menjadi langkah awal agar pendampingan diberikan sesuai kondisi perempuan dan anak yang kami dampingi,” ujar Rikha, Kamis (5/11/2026).

PEMULIHAN KORBAN DAN JAMINAN RASA AMAN MENJADI PRIORITAS

Menurut Rikha, persoalan yang melibatkan perempuan dan anak tidak boleh hanya dilihat dari aspek hukum semata. Kondisi psikologis, rasa aman, serta keberlangsungan aktivitas sehari-hari juga harus menjadi perhatian utama.

Ia menegaskan, pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan pendampingan berkelanjutan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan tanpa dihantui ketakutan.

Tim kuasa hukum, lanjutnya, akan mengawal tindak lanjut hasil asesmen, terutama terkait kebutuhan pendampingan psikososial dan langkah perlindungan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya ancaman susulan.

Demi menjaga keselamatan dan privasi, identitas perempuan dan anak yang didampingi beserta rincian lokasi pendampingan tidak dipublikasikan.

“Pemulihan membutuhkan waktu dan kesinambungan. Kami ingin memastikan perempuan dan anak yang kami dampingi mendapat layanan yang mereka perlukan dan bisa kembali menjalani kegiatan sehari-hari dengan rasa aman,” tegas Rikha.

APARAT DIMINTA SERIUS MENANGANI DUGAAN INTIMIDASI

Di samping proses pemulihan, Rikha meminta aparat kepolisian, khususnya Polres Subang, untuk berkoordinasi dengan UPTD PPA dalam memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang didampingi.

Ia juga mendorong agar rangkaian peristiwa yang telah diadukan diperiksa secara menyeluruh, termasuk dugaan intimidasi, teror, dan ancaman yang disebut terjadi berulang kali.

Perhatian khusus turut diarahkan pada keterangan mengenai sejumlah pihak yang diduga mengatasnamakan organisasi masyarakat Laskar Merah Putih (LMP) Subang.

Menurut tim kuasa hukum, klaim mengenai keterlibatan maupun afiliasi pihak-pihak tersebut harus diuji melalui proses pemeriksaan dan pembuktian. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah tanpa proses hukum yang objektif.

Rikha menegaskan bahwa setiap dugaan ancaman terhadap perempuan dan anak harus ditangani secara serius. Perlindungan terhadap masyarakat tidak boleh berhenti pada asesmen awal, tetapi harus diikuti langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

NEGARA WAJIB HADIR MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK

Secara konstitusional, hak atas rasa aman dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk ketentuan mengenai penanganan cepat dan pendampingan psikososial.

Perpres Nomor 55 Tahun 2024 turut mengatur penguatan peran UPTD PPA dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Karena itu, sinergi antara UPTD PPA, Motekar, aparat kepolisian, dan tim pendamping hukum menjadi penting agar penanganan tidak terputus dan kebutuhan perlindungan dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Menutup keterangannya, Rikha kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menunjukkan kepedulian dan respons cepat dalam mendampingi perempuan dan anak tersebut.

“Kami mengapresiasi petugas yang sudah hadir mendampingi. Kami akan terus mengawal agar pendampingan itu berlanjut, kebutuhan pemulihan mereka terpenuhi, dan dugaan ancaman ditangani sesuai hukum,” pungkasnya.

Bagi tim kuasa hukum, perjuangan ini bukan semata-mata persoalan memenangkan perkara, melainkan memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi, martabat mereka dihormati, serta rasa aman dapat kembali hadir dalam kehidupan sehari-hari.

ROSINDO NEWS
Akurat, Cepat, Berimbang.