SUBANG | (RN.COM) – Advokat Rikha Permatasari mendesak Kapolres Subang mengambil langkah tegas dan profesional dalam menangani dugaan penyerobotan lahan serta intimidasi terhadap kliennya di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Rikha meminta kepolisian mengusut dugaan keterlibatan sejumlah orang yang dalam pengaduan disebut memiliki keterkaitan dengan organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP). Ia menegaskan, setiap pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan peran dan bukti hukum, tanpa memandang latar belakang maupun afiliasi organisasi.

"Indonesia ini negara hukum atau negara preman? Kalau masyarakat merasa hak atas tanahnya dilanggar, kemudian mengadu melalui jalur hukum tetapi masih menghadapi tekanan, ke mana lagi mereka harus mencari perlindungan?" tegas Rikha, Sabtu (31/10/2026).

Dugaan Penguasaan Lahan dan Hilangnya Plang Advokasi

Menurut Rikha, berdasarkan dokumen pengaduan yang disiapkan tim kuasa hukum, persoalan tersebut mencakup dugaan penguasaan dan penggarapan lahan tanpa persetujuan pihak yang mengklaim memiliki hak, dugaan pencabutan benih padi, hingga pencabutan dan hilangnya plang advokasi kantor hukum.

Tim kuasa hukum juga menunjukkan salinan tanda penerimaan laporan di Polda Jawa Barat dengan Nomor LP/B/1962/X/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 16 Oktober 2026 terkait dugaan penyerobotan tanah.

Rikha menjelaskan, laporan dugaan penyerobotan tanah tersebut perlu dibedakan dari pengaduan mengenai dugaan perusakan dan penghilangan plang advokasi.

Ia meminta kepolisian menelusuri seluruh rangkaian kejadian, memeriksa saksi, mengamankan bukti, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Periksa siapa yang datang, siapa yang menggarap, siapa yang memberikan perintah, dan siapa yang mencabut atau menghilangkan plang. Pertanggungjawaban harus jelas berdasarkan perbuatan dan bukti," ujarnya.

Minta Kapolres Subang Bertindak Tegas

Rikha juga mendesak Kapolres Subang berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat guna memastikan penanganan laporan berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Sedikitnya terdapat enam langkah yang diminta kepada kepolisian, yakni memeriksa pihak-pihak yang dilaporkan berdasarkan peran masing-masing, melakukan pemeriksaan lokasi, mengamankan barang bukti, meminta keterangan saksi, memberikan perlindungan kepada pelapor apabila terdapat ancaman, serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan.

Ia juga meminta kepolisian menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

"Kapolres Subang, kami meminta tindakan nyata. Berantas praktik premanisme di wilayah Blanakan. Apabila ada oknum anggota ormas yang terbukti melakukan tindak pidana, tindak tegas sesuai hukum. Nama organisasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menekan masyarakat," katanya.

Sengketa Tanah Diminta Diselesaikan Melalui Jalur Hukum

Lebih lanjut, Rikha menegaskan bahwa persoalan kepemilikan tanah, hak garap, maupun klaim atas harta keluarga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dengan memeriksa dokumen dan bukti dari masing-masing pihak.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu membedakan persoalan sengketa hak atas tanah dengan dugaan tindak pidana yang mungkin menyertai peristiwa tersebut.

"Silakan masing-masing pihak menunjukkan dasar haknya. Uji dokumennya, periksa batas dan objeknya, serta tempuh proses hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian dan rasa aman selama persoalan itu diselesaikan," ujarnya.

Rikha turut menegaskan bahwa desakannya ditujukan kepada dugaan perbuatan individu tertentu dan bukan untuk menyamaratakan seluruh anggota organisasi LMP.

"Kami meminta pemeriksaan yang objektif. Siapa pun berhak memberikan penjelasan dan pembelaan. Namun, setiap dugaan pelanggaran juga harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Rikha berharap kepolisian dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya.

"Ketika warga memilih melapor, mereka sedang mempercayakan keselamatannya kepada negara. Jawablah kepercayaan itu dengan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan biarkan masyarakat merasa sendirian menghadapi tekanan di tanah yang mereka perjuangkan," pungkasnya.

Konten Redaksi: Rosindonews.com