ROSINDO NEWS | JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki babak serius. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara yang turut menyeret dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan elektronik.(4/11/2026)
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara sekaligus integritas institusi penegak hukum. Dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa yang memiliki akses terhadap sistem tersebut dan untuk kepentingan apa teknologi itu digunakan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, dugaan aktivitas penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Praktik tersebut diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme resmi maupun verifikasi sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Perkara ini mulai terungkap pada 30 Oktober 2026 setelah adanya laporan seorang anggota kepolisian mengenai dugaan aktivitas penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Ketiganya dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk menjalani proses hukum.
Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya disebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam sasaran.
Indikasi Makar Masih Didalami
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa penyidik turut mendalami kemungkinan adanya indikasi tindak pidana makar di balik dugaan penyadapan tersebut.
Namun, indikasi makar belum dapat dipandang sebagai kesimpulan hukum. Penyidik harus mengungkap motif, tujuan, serta keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar perkara tersebut diusut secara transparan dan tidak ada fakta yang ditutup-tutupi.
DPR melalui Komisi III juga disebut berencana meminta penjelasan Kapolri melalui rapat dengar pendapat guna mengawasi perkembangan penanganan perkara.
Ujian Transparansi Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Publik tidak hanya menunggu siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana sistem yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga dapat disalahgunakan.
Apabila dugaan tersebut terbukti di pengadilan, persoalannya bukan sekadar pelanggaran oleh individu, melainkan juga menyangkut kredibilitas institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Karena itu, penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun institusi kepolisian.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Status tersangka bukanlah putusan bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kini, publik menanti keberanian aparat penegak hukum untuk membuka perkara ini secara menyeluruh. Sebab, keamanan kepala negara, perlindungan komunikasi masyarakat, dan integritas institusi negara merupakan kepentingan yang tidak boleh dikompromikan.
Rosindo News – Akurat, Cepat, Berimbang.

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.