JAKARTA | (RN.COM) – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) mendesak Tim Sembilan untuk mempercepat proses pemberkasan perkara dugaan korupsi manipulasi kualitas batubara di lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), yang disebut-sebut menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp5 triliun.

Desakan tersebut disampaikan setelah majelis hakim menolak eksepsi terdakwa Febrie Adriansyah dan pihak lainnya. KOSMAK menilai, penolakan eksepsi tersebut harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk mempercepat pengungkapan perkara secara menyeluruh.

Sebelumnya, KOSMAK mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI pada Jumat (28/8/2026). Koalisi tersebut meminta agar penanganan dugaan korupsi tata kelola dan manipulasi kualitas batubara di PLN EPI dilakukan secara serius, transparan, dan menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat.

Koordinator KOSMAK, Ronald Loblobly, dalam keterangan pers yang disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/10/2026), menyebut dugaan praktik manipulasi kualitas batubara tersebut melibatkan sejumlah perusahaan pemasok dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan.

Menurut Ronald, pihaknya menduga mantan Jampidsus Febrie Adriansyah memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menyinggung dugaan penerimaan uang sebesar Rp20 miliar pada Februari 2024 dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada, Tria Bellitonito Aturbumi, melalui Kantor Hukum Prime Solution Associate.

Pernyataan tersebut, menurut KOSMAK, menjadi salah satu aspek yang perlu didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.

KOSMAK Soroti Kontrak Pasokan Batubara

Ronald mengungkapkan, terdapat sejumlah kontrak pasokan batubara yang menurut data yang dimiliki KOSMAK melibatkan PT Oktasan Baruna Persada, PT Rizky Anugrah Pratama, dan PT Buana Rizky Armia.

Ia menyebut PT Oktasan Baruna Persada memperoleh kontrak pasokan sebanyak 2,1 juta metrik ton per tahun sejak 2018 hingga 2026.

Selain itu, melalui konsorsium bersama PT Buana Rizky Armia, perusahaan tersebut disebut memperoleh kontrak sebanyak 819 ribu metrik ton per tahun sejak 2009 hingga 2032.

Sementara itu, PT Buana Rizky Armia disebut memiliki kontrak pasokan sebesar 1,49 juta metrik ton per tahun sejak 2022 hingga 2027.

KOSMAK memperkirakan, dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan ketiga perusahaan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp5 triliun hingga 2025. Angka tersebut, menurut Ronald, belum termasuk biaya tambahan akibat perbaikan dan peningkatan peralatan pembangkit yang terdampak.

Ia menjelaskan, penggunaan batubara dengan kualitas di bawah spesifikasi kontrak berpotensi menurunkan performa pembangkit listrik, meningkatkan konsumsi bahan bakar, serta mempercepat kerusakan peralatan, terutama boiler dan sistem coal handling.

Dugaan Manipulasi Kualitas Batubara

KOSMAK menilai dugaan perkara tersebut tidak sekadar berkaitan dengan persoalan kualitas komoditas, tetapi juga perlu ditelusuri dari sisi tata kelola pengadaan, pengawasan, pemeriksaan laboratorium, hingga proses pembayaran.

Ronald menduga adanya pola kerja sama terorganisasi yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pejabat PLN, lembaga surveyor, pengusaha pemasok batubara, hingga pihak lainnya.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan ketidaksesuaian antara kualitas batubara yang tercantum dalam Certificate of Analysis (CoA) dengan kondisi aktual batubara yang diterima pembangkit.

Menurut KOSMAK, batubara yang diduga memiliki nilai kalori sekitar GAR 3.000 dapat dilaporkan atau dinyatakan memiliki kualitas lebih tinggi, seperti GAR 4.400, GAR 4.600, hingga GAR 5.000.

Dugaan tersebut, menurut Ronald, perlu dibuktikan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen kontrak, hasil pengujian laboratorium, laporan surveyor, serta data operasional pembangkit.

Ia juga menyoroti peran laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi independen yang seharusnya memastikan kesesuaian kualitas batubara dengan spesifikasi kontrak.

Data Operasional PLTU Dinilai Bisa Menjadi Petunjuk

KOSMAK berpandangan bahwa pengungkapan dugaan manipulasi kualitas batubara dapat dilakukan melalui audit investigatif yang menyeluruh.

Pemeriksaan tidak cukup hanya berfokus pada dokumen kontrak dan administrasi pengadaan, tetapi juga perlu menelusuri asal-usul batubara, dokumen hasil pengujian, rekam digital sistem pembangkit, hingga komunikasi antara pemasok, surveyor, dan pihak terkait.

Dalam operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), terdapat sejumlah parameter teknis yang dapat menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian kualitas bahan bakar.

Parameter tersebut antara lain beban listrik, laju aliran batubara, tekanan uap, suhu furnace, hingga heat rate yang menggambarkan tingkat efisiensi pembangkit.

Apabila kualitas batubara tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, kondisi tersebut berpotensi terlihat melalui peningkatan konsumsi bahan bakar, penurunan efisiensi pembakaran, serta gangguan pada kinerja peralatan pembangkit.

Data operasional tersebut dinilai dapat menjadi salah satu bahan penting dalam proses audit investigatif untuk menguji kesesuaian antara kualitas batubara yang diterima dengan spesifikasi yang dibayarkan.

Tiga Titik Kritis yang Perlu Diusut

KOSMAK menyoroti tiga aspek yang dinilai perlu menjadi perhatian dalam proses penyidikan.

Pertama, dugaan ketidaksesuaian kualitas batubara. Dokumen Certificate of Analysis (CoA) disebut mencatat kualitas sesuai spesifikasi kontrak, sementara kondisi operasional pembangkit diduga menunjukkan indikasi penggunaan batubara dengan kualitas lebih rendah.

Kedua, efektivitas pengawasan internal. Fungsi Quality Assurance (QA), laboratorium internal PLTU, dan mekanisme pemeriksaan mutu perlu ditelusuri untuk memastikan apakah setiap ketidaksesuaian kualitas telah terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Ketiga, mekanisme penyesuaian harga. Dalam kontrak pengadaan batubara, kesesuaian kualitas merupakan salah satu komponen penting dalam penentuan harga. Karena itu, KOSMAK menilai perlu dilakukan pemeriksaan apakah pembayaran telah sesuai dengan kualitas aktual batubara yang diterima.

Tim Sembilan Diminta Mengusut Secara Menyeluruh

Lebih lanjut, Ronald menegaskan bahwa penyidikan dugaan manipulasi kualitas batubara harus dilakukan secara komprehensif dan tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu saja.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rantai pengadaan, mulai dari perusahaan pemasok, proses pengujian kualitas, mekanisme pengawasan, hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

KOSMAK juga meminta agar dugaan keterlibatan pihak-pihak lain ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang sah, sehingga penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum dan menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Bagi KOSMAK, perkara dugaan korupsi kualitas batubara di PLN EPI bukan hanya persoalan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut tata kelola energi nasional dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya strategis.

KOSMAK berharap Tim Sembilan dapat mempercepat proses pemberkasan dan memastikan seluruh dugaan penyimpangan diusut secara profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

CATATAN : Pengungkapan perkara ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan tata kelola pengadaan energi nasional sekaligus memastikan setiap dugaan penyimpangan ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tim/Redaksi**)