JAKARTA | (RN.COM) – Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Ainal Mardiah, S.H., M.H., menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pencegahan tindakan sewenang-wenang dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.(2/11/2026) 

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi publik bertema “KUHAP Nasional dan Masa Depan Due Process of Law: Menakar Batas Kewenangan Aparat Penegak Hukum” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal), Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bale Qanun Lantai II Fakultas Hukum Unimal tersebut menghadirkan Ainal Mardiah bersama Dr. Yusrizal, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Unimal. Diskusi juga didampingi Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Diskusi publik ini diikuti mahasiswa Fakultas Hukum Unimal, aparat penegak hukum dari wilayah Lhokseumawe, Lhoksukon, dan Bireuen, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam pemaparannya, Ainal Mardiah menjelaskan berbagai pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Menurutnya, penerapan KUHAP baru saat ini masih berada dalam masa transisi. Aparat penegak hukum membutuhkan proses penyesuaian dan pemahaman terhadap sejumlah ketentuan baru, terutama yang berkaitan dengan prosedur penanganan perkara pidana dan perlindungan hak-hak para pihak yang berhadapan dengan hukum.

Sejumlah pembaruan penting dalam KUHAP baru meliputi penguatan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice), pengakuan bersalah (plea bargaining), perubahan ketentuan praperadilan, pemeriksaan perkara, hingga pengaturan upaya hukum.

Ainal Mardiah menjelaskan, mekanisme keadilan restoratif memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan keadaan serta kepentingan korban.

Mekanisme tersebut dapat diterapkan pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Selain itu, ia juga mengulas mekanisme pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP. Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pengakuan bersalah pada tahapan dan kondisi yang berbeda.

Menurut Ainal Mardiah, pengakuan bersalah tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyederhanakan pemeriksaan perkara. Hakim tetap memiliki kewajiban melakukan penilaian dan verifikasi guna memastikan pengakuan tersebut memenuhi persyaratan hukum.

Pembahasan mengenai mekanisme pengakuan bersalah tersebut turut memancing perhatian peserta diskusi. Salah seorang mahasiswa mempertanyakan kemungkinan penyalahgunaan mekanisme tersebut oleh tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum.

Menanggapi pertanyaan itu, Ainal Mardiah menjelaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memeriksa secara cermat kebenaran dan keabsahan pengakuan bersalah.

Ia merujuk pada Pasal 205 ayat (2) KUHAP, khususnya huruf f, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam menilai pengakuan terdakwa.

Karena itu, hakim tidak cukup hanya menerima pernyataan pengakuan bersalah, tetapi harus memastikan seluruh persyaratan hukum terpenuhi sebelum menentukan kelanjutan proses pemeriksaan perkara.

Lebih lanjut, Ainal Mardiah juga membahas perubahan ketentuan praperadilan dan pengaturan upaya hukum dalam KUHAP baru. Berbagai perubahan tersebut menuntut pemahaman yang komprehensif dari seluruh aparat penegak hukum agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Melalui diskusi tersebut, kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum memperoleh ruang untuk bertukar pandangan mengenai arah pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman terhadap prinsip due process of law, yakni proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap HAM, serta keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga negara.

Penerapan KUHAP baru diharapkan tidak hanya menghadirkan perubahan prosedur penanganan perkara, tetapi juga memperkuat sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.

Penulis: Rafli Fadilah Achmad
Sumber: Humas Mahkamah Agung RI