SERANG | (RN.COM) – Mandeknya proses kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten kembali menuai sorotan. Tokoh muda Banten, Bang Gaos (BG), secara tegas mendesak Komisi I DPRD Provinsi Banten agar tidak lepas tangan dan segera mempertanggungjawabkan ketidakjelasan proses KPID yang hingga kini belum memperoleh kepastian.(4/11/2026) 

Bang Gaos menilai, persoalan KPID Banten bukan perkara sepele yang bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan. Komisi I DPRD Banten sebagai pihak yang memiliki peran dalam proses tersebut harus memberikan keterangan terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan, tahapan, hambatan, serta langkah konkret penyelesaiannya.

Menurutnya, publik berhak mengetahui mengapa proses KPID Banten belum mendapatkan kepastian. Jangan sampai masyarakat terus menunggu, sementara pihak yang memiliki kewenangan justru tidak memberikan penjelasan yang memadai.

"Jangan diam! Komisi I DPRD Banten harus bertanggung jawab. Jangan sampai mandeknya proses KPID ini terus dibiarkan tanpa kejelasan. Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada publik. Kalau ada persoalan dalam prosesnya, buka secara transparan. Jangan berlindung di balik diamnya komunikasi kelembagaan," tegas Bang Gaos.

Ia menegaskan, Komisi I DPRD Banten tidak boleh menghindar dari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Masyarakat tidak membutuhkan janji atau alasan yang terus berulang, melainkan penjelasan konkret dan kepastian mengenai penyelesaian persoalan tersebut.

KPID bukan lembaga pelengkap yang keberadaannya bisa diabaikan. Lembaga ini memiliki posisi strategis dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran, menjaga kepentingan publik, serta mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat, independen, dan bertanggung jawab.

Karena itu, ketidakjelasan proses kelembagaan KPID Banten berpotensi menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola kelembagaan dan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

Komisi I Harus Menjelaskan, Bukan Menghindar

Bang Gaos mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi penyebab belum adanya kepastian proses KPID Banten. Apakah terdapat hambatan administratif, persoalan teknis, perbedaan pandangan, atau kendala lainnya?

Menurutnya, semua persoalan tersebut harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan bahwa persoalan kelembagaan yang menyangkut kepentingan masyarakat justru dibiarkan tanpa penanggung jawab yang memberikan penjelasan.

"Komisi I DPRD adalah bagian dari lembaga perwakilan rakyat. Jangan hanya hadir ketika menjalankan agenda formal, tetapi ketika masyarakat meminta penjelasan justru tidak ada kepastian. Publik berhak mengetahui sejauh mana tanggung jawab dan pekerjaan yang sudah dilakukan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar proses KPID Banten tidak dijadikan ruang tarik-menarik kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

"Jangan jadikan KPID sebagai arena kepentingan. Ini bukan milik kelompok tertentu, bukan milik partai politik, dan bukan tempat untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang. KPID harus dijaga independensinya dan prosesnya wajib berjalan sesuai aturan," tandasnya.

Tiga Tuntutan Tegas kepada Komisi I DPRD Banten

Atas kondisi tersebut, Bang Gaos menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Komisi I DPRD Provinsi Banten:

1. Buka transparansi kepada publik. Komisi I harus menjelaskan perkembangan terakhir proses KPID Banten, termasuk tahapan yang telah dan belum dilaksanakan serta kendala yang dihadapi.

2. Berikan kepastian waktu. Jangan biarkan proses KPID terus menggantung tanpa jadwal dan penjelasan resmi mengenai langkah penyelesaiannya.

3. Pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan. Komisi I harus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai peran, langkah, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam proses KPID Banten.

Bang Gaos menegaskan bahwa pihaknya bersama elemen masyarakat dan kalangan muda Banten akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada jawaban dan kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai kepercayaan publik terhadap DPRD semakin tergerus hanya karena persoalan yang tidak kunjung dijelaskan. Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya menuntut transparansi, kepastian, dan tanggung jawab. Komisi I jangan lepas tangan!" tegasnya.

Ia juga meminta pimpinan DPRD Provinsi Banten memberikan perhatian serius dan mendorong penyelesaian persoalan KPID agar tidak terus berlarut-larut.

"Kalau memang ada kewenangan, jalankan tanggung jawabnya. Kalau ada hambatan, buka kepada publik. Jangan diam dan jangan biarkan KPID Banten terus mandek. Rakyat berhak tahu, rakyat berhak mendapatkan kepastian, dan rakyat berhak meminta pertanggungjawaban!" pungkas Bang Gaos.

Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari Komisi I DPRD Provinsi Banten terkait kritik dan tuntutan Bang Gaos masih perlu dikonfirmasi. Rosindo News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Komisi I DPRD Banten maupun pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan profesionalitas pemberitaan.(Red**)