JAKARTA | (RN.COM) — Kredibilitas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dipersoalkan dalam perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Persoalan itu berkaitan dengan penerbitan surat rekomendasi yang kini menjadi objek gugatan, setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam substansinya.
Perkara dengan Nomor 248/G/2026/PTUN.JKT tersebut menguji Surat Rekomendasi Komnas Perempuan Nomor 087/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023.
Kuasa hukum penggugat, Dr(c) Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM, menilai persoalan ini tidak semata menyangkut keabsahan sebuah dokumen. Lebih jauh, perkara tersebut menyentuh standar akuntabilitas lembaga yang menjalankan mandat perlindungan hak asasi manusia.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI Nomor Register 0512/LM/IV/2025/JKT tertanggal 22 Juni 2026. Dalam laporan itu, Ombudsman menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang oleh Komnas Perempuan terkait substansi surat rekomendasi yang disengketakan.
Bagi Rikha, temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius. Menurut dia, mandat perlindungan HAM tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menutup ruang pengujian terhadap prosedur dan penggunaan kewenangan lembaga.
“Mandat perlindungan HAM bukan cek kosong. Lembaga yang meminta publik menghormati mandatnya juga harus bersedia mempertanggungjawabkan bagaimana mandat itu digunakan,” ujar Rikha.
Rekaman Pertemuan Persoalkan Proses Klarifikasi
Persoalan prosedur penerbitan rekomendasi turut mengemuka dalam agenda pembuktian di persidangan. Rekaman pertemuan antara Frizon Parsaoran Sitanggang dan Komnas Perempuan yang difasilitasi Ombudsman pada 26 Agustus 2025 diperdengarkan di hadapan majelis hakim.
Dalam rekaman berdurasi lebih dari satu jam tersebut, terdapat keterangan Sundari, komisioner Komnas Perempuan yang hadir dalam pertemuan. Pada sekitar menit ke-23, ia menyampaikan bahwa Komnas Perempuan tidak melakukan klarifikasi sebagaimana proses penyidikan dan tidak secara khusus meminta keterangan Frizon sebagai pihak yang dilaporkan.
Keterangan itu memunculkan pertanyaan mengenai sumber informasi dan proses verifikasi yang digunakan sebelum rekomendasi diterbitkan.
Rikha menegaskan, pihaknya tidak meminta Komnas Perempuan menjalankan fungsi penyidikan pidana. Namun, sebagai lembaga yang menerbitkan rekomendasi resmi, Komnas Perempuan dinilai tetap harus menerapkan prinsip kecermatan dan memastikan informasi yang digunakan telah diperiksa secara memadai.
“Tidak harus menjadi penyidik untuk memahami bahwa informasi perlu diuji sebelum dijadikan dasar pernyataan resmi. Laporan, keterangan, hasil verifikasi, dan fakta yang telah terbukti merupakan hal yang berbeda,” katanya.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, persoalan tersebut berkaitan dengan batas penggunaan kewenangan atau prinsip ultra vires. Prinsip ini digunakan untuk menilai apakah suatu kewenangan dijalankan sesuai dasar hukum, tujuan pemberian, dan batas yang telah ditentukan.
Meski demikian, temuan Ombudsman tidak serta-merta membatalkan surat rekomendasi tersebut. Penilaian atas keabsahan objek sengketa tetap menjadi kewenangan majelis hakim PTUN.
Temuan Ombudsman dan Akuntabilitas Lembaga
Rikha menilai hasil pemeriksaan Ombudsman menjadi salah satu materi penting dalam menguji tindakan administrasi Komnas Perempuan.
Menurut dia, keberadaan mandat pemantauan dan pemberian rekomendasi tidak otomatis menjadikan setiap tindakan lembaga terbebas dari pengujian hukum.
“Jika Ombudsman telah menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pertanyaan berikutnya adalah apa dasar tindakan tersebut, bagaimana kewenangan digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas substansi rekomendasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, prinsip kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan lembaga publik.
Penelitian RCRPM dan Kepentingan Terbaik Anak
Sengketa ini juga bersinggungan dengan persoalan perlindungan anak dan hubungan anak dengan orang tua.
Perspektif tersebut dibahas dalam penelitian hukum berjudul Reconstructing Child–Parent Relationship Protection in Indonesia: A Legal Framework for the Rapid Child Relationship Protection Model (RCRPM) yang ditulis Frizon Parsaoran Sitanggang, Rikha Permatasari, dan Aldoni Boy Kussoy.
Artikel tersebut diterbitkan dalam Celebes Journal of Community Services, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026, dengan DOI 10.37531/celeb.v5i2.4167.
Penelitian hukum normatif itu menawarkan Rapid Child Relationship Protection Model (RCRPM), sebuah kerangka perlindungan hubungan anak dan orang tua melalui enam tahapan: identifikasi dini, penilaian multidisipliner, perlindungan segera, pemulihan hubungan, tata kelola kelembagaan terpadu, serta pemantauan berkelanjutan.
Model tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewenangan baru bagi lembaga tertentu. Sebaliknya, RCRPM menekankan pentingnya pembagian fungsi kelembagaan sesuai mandat dan batas kewenangan masing-masing.
Penelitian itu juga memperkenalkan konsep relational neglect sebagai perspektif analitis untuk melihat risiko ketika hubungan anak dengan orang tua yang aman dan bermanfaat tidak dipelihara atau difasilitasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Namun, konsep tersebut bukan kategori pelanggaran hukum positif yang berdiri sendiri. Penelitian itu juga mengingatkan agar persoalan hubungan anak dan orang tua tidak serta-merta diberi label parental alienation tanpa pemeriksaan fakta dan konteks.
Rikha mengatakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak tidak seharusnya dipertentangkan.
“Anak bukan objek konflik orang dewasa. Perlindungan terhadap perempuan harus dihormati, tetapi keselamatan dan kepentingan terbaik anak juga wajib menjadi pertimbangan utama. Penilaian harus berbasis fakta, konteks, dan bukti,” katanya.
Prinsip tersebut berkaitan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 9 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Keterbukaan Informasi Turut Dipersoalkan
Selain substansi rekomendasi, pihak penggugat juga mempersoalkan penyampaian surat tanggapan Komnas Perempuan Nomor 1957/MA.01.02/XI/2025 tertanggal 10 November 2025.
Menurut Rikha, surat tersebut tidak pernah diterima secara langsung oleh penggugat. Keberadaannya baru diketahui melalui komunikasi WhatsApp dengan Ombudsman.
Persoalan itu kemudian dikaitkan dengan kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 2 mengatur prinsip keterbukaan informasi publik dengan pengecualian yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sementara Pasal 4 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi sesuai ketentuan.
Menurut Rikha, keterbukaan informasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat, bukan sekadar persoalan administrasi surat-menyurat.
Ujian Kredibilitas Lembaga
Sengketa di PTUN Jakarta ini memperlihatkan persoalan yang lebih luas mengenai penggunaan kewenangan lembaga publik. Temuan Ombudsman, rekaman pertemuan, dan dokumen yang diajukan dalam persidangan menjadi materi yang perlu dinilai secara menyeluruh.
Namun, seluruh temuan dan dalil tersebut tetap harus ditempatkan sesuai kedudukan hukumnya. LHP Ombudsman bukan putusan pengadilan, sedangkan keabsahan surat rekomendasi masih menjadi objek pemeriksaan majelis hakim.
Bagi Rikha, persoalan utamanya adalah bagaimana lembaga yang membawa mandat perlindungan HAM mempertanggungjawabkan setiap tindakan administratifnya.
“Kepercayaan publik tidak dapat diminta secara sepihak. Kredibilitas harus dibuktikan melalui tindakan yang transparan, prosedur yang dapat diuji, dan kesediaan untuk bertanggung jawab,” ujar Rikha.
Perkara ini kini menjadi ujian bagi prinsip akuntabilitas lembaga publik: sejauh mana kewenangan dapat digunakan, bagaimana prosedurnya diawasi, dan bagaimana setiap rekomendasi dipertanggungjawabkan ketika dipersoalkan melalui mekanisme hukum.
Redaksi/Tim Hukum

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.