JAKARTA | (RN.COM) – Persidangan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. menjadi sorotan setelah kuasa hukum Penggugat, Sally Chandra dari Toko Arwana Supernova, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., menyatakan mencabut alat bukti P-5 yang sebelumnya menjadi salah satu dokumen penting dalam gugatan tersebut.

Pencabutan dokumen itu dipertanyakan oleh pihak Tergugat I, James Tono, melalui kuasa hukumnya, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. atau yang akrab disapa Hoky, dari Mustika Raja Law Office.

Pasalnya, Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 sebelumnya dikaitkan dengan dasar pengenaan klausul penalti sebesar 100 kali lipat. Klausul tersebut turut digunakan dalam perhitungan tuntutan kerugian yang nilainya mencapai Rp5.565.315.000.

Keputusan pencabutan Bukti P-5 disampaikan oleh Andi Widiatno dalam persidangan pada Kamis (12/11/2026). Padahal, dalam persidangan sebelumnya, dokumen tersebut sempat menjadi persoalan karena disebut masih dalam pencarian setelah diduga hilang atau terselip.

Perubahan sikap terkait keberadaan dokumen tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan pihak Tergugat I.

Hoky menilai terdapat ketidaksesuaian antara keterangan sebelumnya mengenai dokumen yang masih dicari dengan keputusan berikutnya untuk mencabut dokumen tersebut dari daftar alat bukti.

"Ini menjadi pertanyaan karena sebelumnya dokumen perjanjian tersebut disebut masih dicari karena hilang atau terselip. Namun, dalam persidangan berikutnya, kuasa hukum Penggugat justru menyatakan mencabut Bukti P-5. Ini kontradiktif," ujar Hoky.

Menurutnya, pencabutan tersebut perlu dicermati karena dokumen perjanjian investor sebelumnya dikaitkan dengan dasar pengenaan penalti 100 kali lipat dan perhitungan tuntutan kerugian miliaran rupiah.

Ia pun mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam menghitung nilai tuntutan setelah dokumen tersebut tidak lagi diajukan sebagai alat bukti.

"Kalau perjanjian yang sebelumnya dijadikan dasar untuk menuntut penalti 100 kali lipat sekarang dicabut dari alat bukti, lalu apa alas hukum sebagai dasar perhitungan tuntutan Rp5,56 miliar kepada klien kami?" tegasnya.

Pemeriksaan 10 Saksi Dibatalkan, Pihak Tergugat Pertanyakan Langkah Penggugat

Selain persoalan pencabutan Bukti P-5, jalannya persidangan juga diwarnai pembatalan rencana pemeriksaan terhadap 10 orang saksi yang disebut telah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa hukum Penggugat, Andi Widiatno, menyampaikan alasan pembatalan pemeriksaan saksi tersebut karena pihaknya berencana mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Langkah tersebut kembali mendapat perhatian dari pihak Tergugat I. Hoky mempertanyakan keputusan pembatalan pemeriksaan saksi yang terjadi bersamaan dengan pencabutan dokumen yang sebelumnya dikaitkan dengan dasar tuntutan.

Menurutnya, proses persidangan harus dijalankan secara tertib dan setiap dalil yang disampaikan para pihak perlu diuji melalui mekanisme pembuktian yang berlaku.

"Kami berharap Majelis Hakim mencermati persoalan ini secara objektif, terutama pencabutan dokumen dan pembatalan saksi. Jangan sampai proses persidangan justru menimbulkan kesan mempermainkan lembaga peradilan," ujarnya.

Hoky Soroti Dugaan Intimidasi terhadap Wartawan di Ruang Sidang

Persoalan lain yang turut disoroti adalah insiden antara Andi Widiatno dengan sejumlah wartawan yang sedang melakukan peliputan persidangan.

Menurut Hoky, dalam persidangan tersebut Andi sempat melontarkan pernyataan bernada ancaman akan memperkarakan wartawan. Selain itu, Andi juga disebut mengambil gambar sejumlah wartawan menggunakan kamera telepon selulernya dari tempat duduk sebagai kuasa hukum Penggugat.

Hoky menyayangkan tindakan tersebut karena wartawan yang hadir sedang menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput jalannya proses peradilan.

"Ruang sidang bukan tempat untuk mengintimidasi wartawan. Jika ada keberatan terhadap aktivitas peliputan, silakan disampaikan kepada Majelis Hakim dan ikuti tata tertib persidangan. Jangan mengancam akan memperkarakan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa aktivitas pengambilan foto dan rekaman di ruang sidang harus memperhatikan ketentuan tata tertib persidangan.

Dalam keterangannya, Hoky merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 terkait pengambilan foto dan rekaman di ruang sidang yang harus memperoleh izin Hakim atau Ketua Majelis Hakim.

"Aturan harus berlaku sama bagi semua pihak, baik advokat maupun wartawan. Semua wajib menghormati tata tertib persidangan dan profesi pers," tambahnya.

Enam Pihak Percayakan Pendampingan Hukum kepada Mustika Raja Law Office

Hoky menjelaskan, perkara tersebut merupakan bagian dari rangkaian persoalan yang melibatkan 29 kreditur atau toko komputer di kawasan Mangga Dua.

Ia menyebut pendampingan hukum yang awalnya diberikan oleh satu pihak kini telah berkembang menjadi enam orang yang mempercayakan penanganan dan pendampingan hukum kepada dirinya melalui Mustika Raja Law Office.

Keenam pihak tersebut yakni James Tono, Herman Kisto, Gunawan, Theresia Avilia Warti, Juwandi Sulianto, dan Sekar Winarsih.

Selain pendampingan hukum, Hoky juga mengungkapkan bahwa dalam rangkaian persoalan tersebut telah terdapat tiga laporan polisi yang diajukan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Adapun laporan polisi yang dimaksud meliputi:

1. LP/B/1319/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 8 Mei 2026, sebagaimana tercantum dalam Bukti T.I-15.
2. LP/B/1431/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 18 Mei 2026, sebagaimana tercantum dalam Bukti T.I-16.
3. LP/B/2914/X/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 3 Oktober 2026, sebagaimana tercantum dalam Bukti T.I-18.

Hoky mengimbau pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam persoalan tersebut agar tidak ragu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Minta Proses Peradilan Berjalan Objektif dan Transparan

Menutup keterangannya, Hoky menegaskan bahwa persidangan harus menjadi ruang untuk menguji setiap dalil, dokumen, dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Menurutnya, gugatan dengan nilai tuntutan mencapai miliaran rupiah harus didukung oleh dasar hukum, hubungan perjanjian, serta pembuktian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Persidangan harus menjadi tempat menguji kebenaran setiap dalil dan bukti. Jika tuntutan mencapai miliaran rupiah, tentu harus ada dasar perjanjian dan pembuktian yang jelas. Jangan takut memperjuangkan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia," tutupnya.

Hingga berita ini disusun, uraian mengenai pencabutan Bukti P-5, pembatalan pemeriksaan saksi, serta persoalan peliputan wartawan dalam persidangan tersebut masih merupakan keterangan dan pandangan yang disampaikan pihak Tergugat I melalui kuasa hukumnya.

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, penjelasan dari pihak Penggugat, Dr. Andi Widiatno Hummerson maupun Sally Chandra, mengenai alasan pencabutan Bukti P-5 dan pembatalan pemeriksaan saksi masih perlu dikonfirmasi.

Tim/Redaksi***