JAKARTA | (RN.COM) – Mekanisme pengujian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) melalui Hak Uji Materiil (HUM) menjadi perhatian dalam kajian hukum tata negara. Persoalan muncul ketika Mahkamah Agung (MA) harus menguji peraturan yang diterbitkan oleh lembaganya sendiri.(1/11/2026)
PERMA merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mendukung kelancaran proses peradilan, termasuk mengisi kekosongan aturan yang belum diatur secara memadai dalam undang-undang.
Meski tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, keberadaan PERMA tetap diakui berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), sepanjang dibentuk atas dasar kewenangan atau perintah peraturan perundang-undangan.
Secara konstitusional, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Namun, kewenangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai independensi dan objektivitas ketika objek pengujian merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh MA sendiri.
Situasi ini berpotensi menimbulkan persoalan benturan kepentingan (conflict of interest), mengingat MA berada pada posisi sebagai lembaga yang membentuk sekaligus menguji PERMA.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk menguji PERMA. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan pengujian undang-undang oleh MK terbatas pada pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
Karena itu, penguatan mekanisme pengujian PERMA dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan hak masyarakat.
Sejumlah gagasan reformasi turut mengemuka, mulai dari penyusunan pedoman pembentukan PERMA, peningkatan transparansi proses persidangan, pelibatan ahli, hingga wacana pembentukan majelis khusus yang melibatkan unsur independen.
Penguatan mekanisme tersebut diharapkan dapat menjaga objektivitas pengujian regulasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa setiap produk hukum, termasuk regulasi yang diterbitkan lembaga peradilan, harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum.
Penulis asli: M. Khusnul Khuluq.
Redaksi : Rosindo News

0 Komentar
Silakan tulis komentar dengan sopan dan relevan dengan artikel.